Masyarakat kita kian permisif terhadap korupsi. Demikian penemuan hasil survei yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengukur tingkat kesadaran masyarakat atas tindakan antikorupsi. Temuan indeks perilaku antikorupsi (IPAK) menurun dari 3,61 pada 2014 menjadi 3,59 pada 2015. Itu artinya kesadaran antikorupsi menurun. 

 

Nilai IPAK yang semakin mendekat nol menjadi indikator masyarakat semakin permisif terhadap korupsi. Jika nilainya semakin mendekati 5 menunjukkan masyarakat semakin antikorupsi. Sejak pertama kali survei dilakukan BPS pada 2012, saat itu nilai skor IPAK mencapai 3,55 dan membaik menjadi 3,63 pada 2013, namun skornya berturut merosot pada 2014 dan 2015. Hal ini menunjukkan masih menjalarnya perilaku korupsi.   

 

Survei indeks perilaku antikorupsi (IPAK) 2015 ini disusun menurut kategori persepsi dan pengalaman. Menarik dicermati, pada lapis persepsi, hasil survei ini menunjukkan sikap masyarakat semakin membenci korupsi, tapi tak sejalan dengan perilaku nyata dalam kehidupan sehari-hari (lapis pengalaman). Intinya, masyarakat benci korupsi, tapi perilakunya permisif terhadap korupsi. Dua sisi yang bertentangan.

 

Kepala BPS Suryamin menerangkan. Menurutnya, ada dua sisi yang bertentangan, yakni pada segi persepsi kesadaran masyarakat akan antikorupsi semakin meningkat, namun ternyata pengalaman nyata mereka menunjukkan hal yang sebaliknya. Responden yang ditanya mengakui bahwa mereka pernah punya pengalaman penyuapan, pemerasan, dan nepotisme dalam pelayanan publik.

 

Pada lapis persepsi, masyarakat menilai tak wajar: pemberian uang lebih dalam proses penerimaan pegawai, pemberian uang lebih untuk mempercepat proses administrasi kependudukan, pemberian uang lebih kepada polisi untuk pengurusan SIM dan KTP, dan pegawai melakukan usaha sampingan saat jam kerja. 

 

Pada lapis pengalaman: terdapat 41 persen responden mengakui menerima tawaran korupsi dalam kaitan dengan pelayanan publik, ada 43 persen responden menyatakan membayar melebihi ketentuan untuk mempercepat proses saat mengurus di layanan publik, dan 35 persen menyebut itu sebagai tanda terima kasih.      

 

Hasil survei BPS tersebut sepatutnya menjadi refleksi kritis dan gugatan aksi terhadap gerakan pemberantasan korupsi di negeri ini. Ketika publik luas dan netizen bergerak membangun opini di ruang publik dan media sosial menentang rencana revisi UU KPK atau gerakan publik bersama pegiat antikorupsi yang kuat mendorong pemberantasan korupsi di Indonesia, pertanyaan kita: apakah setiap kita sendiri sudah menjauhkan diri dari perilaku dan pengalalaman antikorupsi. Jangan-jangan sebagian besar kita adalah mereka yang hanya sampai persepsi, tapi masih berjarak dari perilaku antikorupsi.

Boleh saja kita punya alasan rasional seperti terjebak proses atau terpaksa ikut “aturan” main yang ditawarkan. Korupsi bukan soal besar atau kecil perkara, tapi korupsi adalah soal pelanggaran kejujuran. Betul sekali, berani jujur itu hebat! (Ari Nurcahyo

Category: Scrutiny 2015-2017

 

program Kuliah Umum yang menghadirkan para negarawan, guru bangsa, serta tokoh & ahli di bidangnya. 

program Diskusi Publik reguler yang mengangkat tema-tema penting, aktual, dan faktual.


Membaca DEBAT CAPRES Seri-2: Antara Capaian dan Optimisme Keberlanjutan Kebijakan

saksikan selengkapnya di:

YouTube Channel
youtube.com/c/parasyndicate

  • 1
  • 2