Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama DPR sepakat menunda pembahasan revisi UU KPK sampai batas waktu yang belum ditentukan. Kesepakatan ini diambil setelah Presiden Jokowi dan Menko Polhukam serta Menkumham menggelar rapat dengan DPR di Istana Merdeka (Media Indonesia, 23/2/2016). Presiden memandang perlu waktu untuk mematangkan rencana revisi UU KPK yang mendapat penolakan keras dari seluruh elemen masyarakat. 

Sementara, Ketua DPR Ade Komaruddin juga menegaskan revisi UU KPK memang ditunda pembahasannya, tetapi tidak dihapus dari Prolegnas 2016. DPR sepakat menunda membicarakan Revisi UU KPK sekarang, tapi tidak menghapus dalam daftar prolegnas. Dan DPR bersama Pemerintah sepakat empat poin perubahan merupakan upaya penyempurnaan. 

Namun gelombang penolakan publik terhadap Revisi UU KPK tak bisa dibendung dan terus diteriakkan secara lantang. Penolakkan tidak hanya datang dari pegiat anti korupsi dan masyarakat awam, tapi hampir ratusan profesor dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia ikut mendeklarasikan diri menolak Revisi UU No 32 tahun 2002 tentang KPK. Para Guru Besar yang tergabung dalam Forum Guru Besar Tolak Revisi UU KPK menganggap, revisi UU KPK justru akan melemahkan kinerja KPK. Karena itu, mereka akan bertemu langsung dengan Presiden Joko Widodo dan mengirimkan surat perihal penolakan revisi UU KPK.

Di luar itu Senin kemarin perwakilan dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Harini Muntasib menyebut, Forum Guru Besar Tolak Revisi UU KPK, siap membantu Presiden Jokowi dalam kajian akademik untuk memperkuat KPK. Itu penting, karena KPK seharusnya diperkuat bukan malah dilemahkan dengan RUU Revisi. Kalau jadi direvisi itu sebuah kemunduran besar. Sementara, Guru Besar Universitas Indonesia Sulistyowati Irianto menyebutkan bukan kali ini saja forum profesor dan guru besar berkontribusi menolak Revisi UU KPK.

Ke depan, tak ada pilihan lain bagi Presiden untuk menolak Revisi UU KPK seperti yang pernah diwacanakan beberapa waktu lalu “tak ada pembicaraan tentang Revisi UU KPK. Jika Presiden Jokowi benar-benar mendengarkan suara hati rakyat dan konsekuen dengan Nawa Cita butir 4 terkait pemberentasan korupsi seharusnya Presiden berani menolak Revisi UU KPK tersebut, meski inisiatif revisi itu datang dari PDI-P dan partai pengusung Jokowi dalam Pilpres 2014 lalu. Kalau tidak dinolak apa yang dikampanyekan Presiden Jokowi dalam Pilpres yang lalu hanyalah bunyi-bunyian belaka yang tak ada artinya sama sekali. Atau meminjam bahasanya Kompas, Nawa Cita itu masih sebatas mantra (FS Swantoro).

 

Category: Scrutiny 2015-2017