Lagi, proses pembahasan revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sedianya akan dilakukan Kamis, 18 Februari 2016 ini ditunda, dengan alasan unsur pimpinan DPR tak lengkap. Tapi menurut Anggota Komisi III DPR dari PPP Asrul Sani, penundaan ini ada hubungannya dengan tekanan publik yang menolak revisi itu, (Kompas,18/2/2016). Penundaan ini untuk kali yang kedua setelah pekan lalu juga gagal untuk menggelar paripurna untuk menyetujui draf naskah revisi UU anti rasuah itu.

Mungkin benar sinyalemen Asrul Sani, bahwa penundaan itu lebih disebabkan tekanan publik yang secara terus menerus menyoal fraksi-fraksi di DPR yang menginisiasi revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 itu. Mereka bukan hanya melalui aksi-aksi demonstrasi ke istana, kantor KPK, dan ke gedung DPR, tetapi juga melalui aksi pengumpulan tanda tangan maupun pembentukan pendapat umum melalui media sosial. Belakangan muncul seruan untuk menghukum partai politik (parpol) yang tetap ngotot merevisi UU itu, agar tidak dipilih dalam pemilihan umum 2019 nanti.

Mereka para anggoata DPR pengambil inisiator revisi UU itu tidak mau belajar dari  pengalaman fraksi Partai Demokrat dan PKS periode 2009-2014 gencar berusaha melemahkan KPK dengan beragam cara, melakukan kriminalisasi terhadap sejumlah komisioner dan pimpinan KPK. Fakta lain menunjukan bahwa ketua umum kedua parpol itu menjadi terpidana kasus tindak pidana korupsi. Kendati demikian, tidak boleh menjadi alasan untuk melemahkan lembaga anti rasuah itu. Akhirnya dalam pemilu 2014 Partai Demokrat yang dalam pemilu 2009 memperoleh kursi di DPR 20 persen lebih  merosot tinggal 7 persen lebih. Demikian pula PKS mengalami penurunan yang signifikan. 

Tindakan konyol dan bodoh ketika salah satu apakah ia anggota DPR, pimpinan parpol  yang diduga menjadi tersangka korupsi, lalu dibela secara membabi buta mulai dari kriminalisasi hingga ancaman pembubaran KPK. Konyol dan bodoh ketika mereka menggunakan lembaga yang merupakan refresentasi wakil rakyat, mengatasnamakan rakyat, tapi tindakannya justru bertentangan dengan aspirasi rakyatnya. 

Sesuai dengan agenda persidangan DPR terkait proses pembahasan revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 sampai minggu keempat Februari 2016 ini, rakyat sudah membunyikan sinyal ultimatum, wanted parpol pelindung koruptor. Rakyat kian sadar dan pintar menentukan hak pilihnya, mana parpol dan mana calon wakil mereka kelak yang layak dipilih atau tidak. (Jusuf Suroso)     

 

Category: Scrutiny 2015-2017

 

program Kuliah Umum yang menghadirkan para negarawan, guru bangsa, serta tokoh & ahli di bidangnya. 

program Diskusi Publik reguler yang mengangkat tema-tema penting, aktual, dan faktual.


Membaca DEBAT CAPRES Seri-2: Antara Capaian dan Optimisme Keberlanjutan Kebijakan

saksikan selengkapnya di:

YouTube Channel
youtube.com/c/parasyndicate

  • 1
  • 2