Tarik ulur trhadap Revisi UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga kini masih berlangsung di DPR. Dari 10 Fraksi di DPR, ada tiga fraksi yakni; Fraksi Gerindra, Fraksi Demokrat, dan Fraksi PKS menolak revisi UU KPK (Kompas, 15/2/2016). Sisanya tujuh fraksi dimotori Fraksi PDI-P, Fraksi Golkar, dan Fraksi NasDem mendukung. Karena ada fraksi menolak revisi UU KPK ini membuat rapat paripurna untuk mengesahkan revisi UU KPK menjadi RUU inisiatif DPR ditunda Kamis (18/2) mendatang. 

 

Ketua Badan Legislasi dari Fraksi Partai Gerindra Supratman Andi menegaskan, fraksinya terus gencar melakukan lobi ke fraksi lain yang masih goyah guna menolak pembahasan revisi UU KPK. Lobi ditujukan agar lebih banyak lagi fraksi yang menolak revisi UU KPK.  Kemudian, Wakil Ketua Fraksi Demokrat Benny K Harman menambahkan, fraksinya selain lobi ke fraksi lain, juga ke Presiden Jokowi. 

Di luar itu, Masyarakat sipil di berbagai kota menolak rencana revisi UU KPK. Untuk contoh  sejumlah akademisi, aktivis, agamawan, budayawan, dan tokoh masyarakat sipil di Yogyakarta mengeluarkan pernyataan sikap menolak rencana revisi UU KPK.  Pernyataan sikap itu dikeluarkan di kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Yogyakarta,  seperti berikut;  "Kami menuntut semua fraksi DPR membatalkan rencana pembahasan revisi UU KPK. Dan kami menuntut Presiden Jokowi menolak membahas revisi UU KPK bersama DPR." 

Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi Yogyakarta menduga usul revisi UU KPK merupakan ajang konsolidasi kelompok status quo yang ingin melemahkan KPK. Dugaan muncul karena sejumlah poin dalam draf revisi UU KPK berpotensi melemahkan KPK. Pertama, rencana pembentukan dewan pengawas yang akan diangkat Presiden. Dalam draf revisi disebutkan, penyadapan dan penyitaan yang dilakukan KPK harus seizin dewan pengawas. Akibatnya muncul kekhawatiran dewan akan menjadi alat campur tangan kekuasaan terhadap KPK. 

Kedua, terkait penyadapan yang hanya dapat dilakukan saat penyidikan. Kondisi itu akan menyulitkan KPK melakukan reaksi cepat atas informasi praktik penyuapan atau melakukan operasi tangkap tangan seperti yang berlangsung selama ini.  Ketiga, dalam draf revisi UU KPK disebutkan, KPK tidak bisa merekrut penyelidik dan penyidik secara mandiri. Kondisi ini rentan menjadikan KPK sebagai perpanjangan tangan institusi penegak hukum lain. Keempat, ketentuan di draf revisi, KPK bisa menghentikan penyidikan dan penuntutan perkara. Ini rentan disalahgunakan untuk menghentikan proses hukum kasus tertentu. 

Untuk itu, Presiden Jokowi menjadi satu-satunya pihak yang bisa mencegah revisi UU KPK. Sudah delapan belas kali UU KPK diuji materi, namun Mahkamah Konstitusi (MK) masih membentengi KPK. Beberapa kali politisi DPR merancang revisi UU KPK, namun mendapat perlawanan masyarakat. Dari awal, KPK didesain sebagai lembaga independen dan super bodi. Karena itu keinginan menghadirkan Dewan Pengawas yang dipilih Presiden akan menghilangkan independensi KPK. Kemudian penyadapan adalah jantungnya KPK. Hampir semua operasi tangkap tangan, termasuk kepada anggota DPR, Jenderal Polisi, Ketua MK, dan pejabat lain selalu didahului penyadapan. Memangkas penyadapan dengan izin Pengawas pasti akan melemahkan KPK ke depan.
 

Dari gambaran itu kuncinya, Presiden Jokowi harus pegang janji mendukung penguatan KPK dan melaksanakan Nawa Cita butir 4. Hingga upaya terhadap pelemahan KPK dalam bentuk apapun harus kita tolak tanpa ampun (FS Swantoro).

 

Category: Scrutiny 2015-2017

 

program Kuliah Umum yang menghadirkan para negarawan, guru bangsa, serta tokoh & ahli di bidangnya. 

program Diskusi Publik reguler yang mengangkat tema-tema penting, aktual, dan faktual.


Membaca DEBAT CAPRES Seri-2: Antara Capaian dan Optimisme Keberlanjutan Kebijakan

saksikan selengkapnya di:

YouTube Channel
youtube.com/c/parasyndicate

  • 1
  • 2