Sampai Kamis, 11 Februari 2016 ini usaha DPR untuk merevisi UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), masih terus berlanjut. Hal itu dapat kita lihat pandangan mini masing-masing fraksi dalam rapat di Badan Legislasi (Baleg) DPR. Kecuali fraksi Partai Gerindra menolak draf revisi UU tersebut (Koran Tempo, 11/2/2016).

 

Dalam draf revisi UU No. 30 Tahun 2002 yang diajukan Icshan Subagyo dari PDIP sebagai fraksi pengusul antara lain terkait dengan ihwal jabatan komisioner KPK, Dewan Pengawas, kewenangan KPK untuk mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3), pengangkatan penyidik dan penyelidik independen oleh KPK, dan wewenang penyadapan. Poin-poin inilah yang jika direvisi dikawatirkan publik dan para pegiat anti korupsi akan melemahan KPK. Kelak, apabila DPR berhasil merevisi pasal-pasal itu, KPK bukan hanya sama dengan lembaga penegak hukum lain, justru kian melemah. Lantas dimana letak lex specyalis KPK, ketika pasal-pasal yang memberi kewenangan mengangkat dan memilih sumber daya penyelidik, penyidik, dan kewenangan penyadapan. Itu sebabnya publik dan para pegiat anti korupsi tak percaya “niat baik” DPR untuk merevisi UU ini meski dikemas dengan beragam alasan untuk memperkuat KPK.

Namun upaya DPR untuk merevisi UU ini menjadi tidak mudah ketika Fraksi Partai Gerindra melalui wakilnya di Baleg DPR Aryo Djodjohadikusumo menentang keras dan tidak ikut menanda tangani draf naskah RUU yang segera akan dibawa ke Badan Musyawarah (Bamus) DPR. Belakangan muncul kabar baru Fraksi Partai Demokrat melalui Benny K. Harman juga menolak revisi itu. Dengan demikian sudah dua fraksi yang menolak revisi. Sementara sikap pemerintah melalui Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Yasona Laoly masih menunggu draf naskah final yang akan disampaikan ke Baleg DPR seperti apa.

Patut disayangkan sikap Fraksi PDIP dan konco-konconya (Nasdem, PKB, Hanura) yang nota bene adalah partai pengusung Presiden Joko Widodo dalam pemilu presiden 2014 lalu justru paling gigih memperjuangkan “proyek pelemahan” KPK ini. Demikian pula sikap Presiden Jokowi masih menyisakan kesan mendua dan tidak tegas. Ini merupakan indikasi awal “peti mati” untuk KPK itu merupakan pesanan petinggi partai pengusungnya yang belakangan ini ditengarai masuk radar KPK. 

Maka jangan salahkan rakyat dan para aktivis anti korupsi jika dikemudian hari menuding Jokowi bukan hanya tidak memenuhi janjinya saat kampanye pemilihan presiden 2014 lalu terkait pemberantasan korupsi, akan tetapi justru mengirim “peti mati” melalui partai-partai pengusungnya untuk melemahkan KPK. (Jusuf Suroso)

 

   

Category: Scrutiny 2015-2017

 

program Kuliah Umum yang menghadirkan para negarawan, guru bangsa, serta tokoh & ahli di bidangnya. 

program Diskusi Publik reguler yang mengangkat tema-tema penting, aktual, dan faktual.


Membaca DEBAT CAPRES Seri-2: Antara Capaian dan Optimisme Keberlanjutan Kebijakan

saksikan selengkapnya di:

YouTube Channel
youtube.com/c/parasyndicate

  • 1
  • 2