Perubahan UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) semakin sulit dibendung. Draf revisi UU KPK tinggal disahkan menjadi RUU inisiatif DPR karena proses harmonisasi di Baleg DPR telah selesai dilakukan. Pemerintahan Presiden Jokowi pun terkesan maju mundur dan pasang dua kaki.

 

Proses revisi itu sudah selesai, setelah 9 dari 10 fraksi di DPR menerima hasil harmonisasi Panitia Kerja RUU KPK dalam rapat pleno Baleg DPR di Kompleks Parlemen (10/2). Sembilan fraksi sudah setuju draf RUU KPK hasil harmonisasi diajukan ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi RUU inisiatif DPR (Kompas, 11/2/2016).

Hanya Fraksi Partai Gerindra di DPR, satu-satunya yang menolak revisi UU KPK. Fraksi Partai Gerindra, menolak merevisi UU KPK karena semua pasal yang diusulkan untuk diubah justru melemahkan dan bukan menguatkan KPK. Karena itu, pelemahan terhadap KPK jangan dikamuflase dengan penguatan  KPK. Itu alasan Partai Gerindra menolaknya. 

Sementara, sembilan fraksi yang menerima revisi UU KPK adalah; Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP), Fraksi Partai Golkar (F-PG), Fraksi Partai Demokrat (F-PD), Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN), Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS), Fraksi Partai Hanura, Fraksi Partai Nasdem, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP), dan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB). 

Padahal empat tahun lalu (2012), ketika pemerintahan Presiden Susilo bambang Yudhoyono (SBY) berinisiatif melakukan revisi UU KPK, justru PDI-P yang didukung Partai Gerindra paling ngotot menolaknya. Tapi sekarang, PDI-P justru menjadi inisiator revisi UU KPK. Sembilan fraksi memang telah menyepakati empat materi perubahan yang diusulkan PDI-P dalam draf RUU KPK yakni; (1) Pembentukan dewan pengawas; (2) Pemberian kewenangan mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3); (3) Pengaturan ijin penyadapan; dan (4) Pengangkatan penyidik independen.

Dalam draf RUU KPK yang diajukan PDI-P, dewan pengawas diusulkan diberi kewenangan mengizinkan penyadapan. Selain itu, dewan pengawas berwenang mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, mengevaluasi kinerja pimpinan KPK, dan menindaklanjuti laporan masyarakat mengenai dugaan pelanggaran kode etik pimpinan KPK. 

Kini publik penggiat anti korupsi berharap komitmen Presiden Jokowi bersama jajaran pemerintahannya menjalankan janji Nawa Cita No 4, dalam upaya pemberantasan korupsi. Negara diyakini tak akan membiarkan upaya pelemahan KPK oleh pihak mana pun.  Karena itu, siapapun warga masyarakat jangan biarkan ada upaya pelemahan lewat revisi UU KPK. Kini publik berharap Presiden Jokowi mendukung KPK. Karena 90 persen isi draf revisi UU KPK justru melemahkan KPK, seperti penggunaan kewenangan penyadapan KPK mesti izin Badan Pengawas KPK. Itu sangat kasat mata, ingin melemahkan KPK (FS Swantoro).

 

Category: Scrutiny 2015-2017

 

program Kuliah Umum yang menghadirkan para negarawan, guru bangsa, serta tokoh & ahli di bidangnya. 

program Diskusi Publik reguler yang mengangkat tema-tema penting, aktual, dan faktual.


Membaca DEBAT CAPRES Seri-2: Antara Capaian dan Optimisme Keberlanjutan Kebijakan

saksikan selengkapnya di:

YouTube Channel
youtube.com/c/parasyndicate

  • 1
  • 2