Dari hasil pantauan Kompas (9/2/2016), kualitas APBN sekarang ini mulai membaik. Meski demikian masih ditemukan pemborosan dalam pembelanjaan di beberapa kementerian. Pola lama berupa pengulangan penganggaran proyek, acara mubazir, hingga dinas luar kota yang tidak bermanfaat, muncul saat penganggaran.

Pemborosan itu terlihat pada masa awal APBN 2015 dimulai. Kementerian Keuangan melalui evaluasi belanja mendapati inefisiensi Rp 8,92 triliun dari seluruh belanja pemerintah. Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro, menyatakan banyak pemborosan anggaran di sejumlah kementerian dan lembaga negara.  Pemborosan itu berupa anggaran yang melebihi standar, duplikasi satu program di beberapa kementerian dan lembaga, serta ketidaksesuaian antara tugas pokok dan fungsi kementerian, serta program yang didesain. 

Anggaran yang melebihi standar ditemukan pada perjalanan dinas dan biaya operasional. Duplikasi program dan ketidaksesuaian fungsi kementerian dan lembaga banyak terjadi pada program bantuan sosial, program usaha kecil dan menengah, program bedah rumah, dan program pengentasan rakyat miskin.

Sementara belanja tahun 2015 yang boros diketahui setelah kementerian menemukan beberapa belanja yang ternyata tidak efisien. Pada pelaksanaan anggaran, setidaknya tiga menteri menemukan ketidakefisienan. Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, memangkas anggaran Rp 5,35 triliun untuk proyek mubazir dan Rp 2,05 triliun untuk penghematan lelang setelah dilakukan melalui e-katalog. 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan mengefisienkan kegiatan dinas luar kota hingga Rp 1,9 triliun dan kegiatan lain yang mencapai miliaran rupiah. Selain itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menemukan kegiatan mubazir hingga berhasil mengefisienkan anggaran Rp 1,5 triliun.  Pada saat kebutuhan dana APBN, seperti untuk proyek infrastruktur yang besar dan di sisi lain penerimaan pajak masih kecil, upaya efisiensi sangat diperlukan dan harus dilanjutkan tahun anggaran 2016.  

Menurut Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Yenny Sucipto anggaran belanja negara dalam dua tahun terakhir menggelembung besar. Ia menilai desain anggarannya dibuat sedemikian rupa untuk bancakan di antara pemangku kepentingan. Akibatnya, alokasi anggaran yang benar-benar terkonversi jadi program konkret yang bisa dinikmati rakyat menjadi tidak maksimal. Terjadinya penggelembungan dan pemborosan anggaran ini lebih disebabkan praktik rente dan itu menyebar di berbagai program kementerian (FS Swantoro). 

Category: Scrutiny 2015-2017

 

program Kuliah Umum yang menghadirkan para negarawan, guru bangsa, serta tokoh & ahli di bidangnya. 

program Diskusi Publik reguler yang mengangkat tema-tema penting, aktual, dan faktual.


Membaca DEBAT CAPRES Seri-2: Antara Capaian dan Optimisme Keberlanjutan Kebijakan

saksikan selengkapnya di:

YouTube Channel
youtube.com/c/parasyndicate

  • 1
  • 2