Penyelesaian kasus yang menimpa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, Novel Baswedan, terkesan simpang siur. Masing-masing penegak hukum memberikan keterangan yang berbeda terkait kasus tersebut. 

 

Ketua KPK Agus Rahardjo, Rabu, 3/2/2016 di Jakarta, menyatakan telah mendapatkan informasi dari Kejaksaan Agung bahwa surat dakwaan atas nama Novel telah ditarik dari Pengadilan Negeri Bengkulu. Namun, secara terpisah, Jaksa Agung HM Prasetyo mengatakan, pihaknya masih menunggu perkembangan yang tengah diupayakan jajarannya terkait berkas perkara Novel. "Tunggu perkembangannya saja," ujarnya (Kompas,4/2/2016).

Bukan hanya simpang siur, penegakan hukum dan keadilan di negeri ini justru kian compang-camping, belum memenuhi rasa keadilan masyarakatnya. Hal itu dapat dilihat dari beragam kasus yang akhir-akhir ini muncul dipermukaan, dibawa masuk ke istana kepresidenan. Kasus terakhir yang mencuat kembali adalah sengketa hak pengusahaan hutan (HPH) antara PT. Mulya Karya Jayaco versus Kementerian Kehutanan sejak 33 tahun lalu dan dalam kasus ini Kehutanan dinyatakan bersalah. 

Meskipun sudah ada putusan pengadilan di seluruh tingkatan (PTUN, putusan PN Jakarta Pusat Serta Merta No. 579/Pdt.G/1999/PN.JKT.PST, putusan PT.DKI No. 379/Pdt.G/2000, putusan kasasi No.3553/K/Pdt/2000 dan putusan Peninjauan Kembali No.301 PK/pdt/2003) yang memiliki kekuatan hukum tetap pun tetap tidak selesai dan tidak segera dieksekusi. Kasus-kasus lain yang juga sudah diajukan ke presiden antara lain sengketa Universitas Trisakti, kasus Gereja Kristen Jasmin di Bogor dan masih banyak lagi kasus lain yang hingga hari ini tak jelas penyelesaiannya, meski sudah jelas status hukumnya. 

Publik tahu ini merupakan warisan penguasa terdahulu, dengan kata lain Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak terlibat kasus ini. Akan tetapi sebagai presiden, kepala pemerintahan berikutnya atau penggantinya, Jokowi punya kuwajiban dan tanggungjawab konstitusional untuk menyelesaikan kasus ini. Sebab, secara konstitusional (UUD 1945) pemerintahan yang dibangun Presiden Jokowi ini merupakan kelanjutan pemerintahan terdahulu. Itu sebabnya Jokowi tidak bisa lepas tangan atau lari dari tanggungjawab moral atas setiap persoalan yang sumbernya warisan penguasa sebelumnya. 

Terlepas Jokowi punya ambisi atau tidak, terkait agenda pemilihan presiden periode berikutnya itu soal lain. Sejarah dan publik akan mencatat apakah ia termasuk presiden yang dapat menjalankan tugas sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara dengan baik atau tidak. Mampu menegakan keadilan yang menjadi tumpuan dan harapan rakyatnya atau tidak. Apakah ia memenuhi janjinya seperti yang tertuang dalam Nawacita 4 tentang penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. 

Yang pasti Presiden Jokowi berwenang memerintahkan seluruh anggota kabinetnya, memaksa seluruh rakyatnya untuk mentaati konstitusi, melaksanakan perintah undang-undang, termasuk melaksanakan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. (Jusuf Suroso)

  

Category: Scrutiny 2015-2017

 

program Kuliah Umum yang menghadirkan para negarawan, guru bangsa, serta tokoh & ahli di bidangnya. 

program Diskusi Publik reguler yang mengangkat tema-tema penting, aktual, dan faktual.


Membaca DEBAT CAPRES Seri-2: Antara Capaian dan Optimisme Keberlanjutan Kebijakan

saksikan selengkapnya di:

YouTube Channel
youtube.com/c/parasyndicate

  • 1
  • 2