Meski mayoritas fraksi di DPR menyetujui revisi atas UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mereka meminta ada perbaikan dan catatan dalam draf  revisi UU yang kini dibahas di Badan Legislasi DPR. Dari 10 fraksi di DPR, ada tujuh fraksi yang setuju agar UU KPK direvisi. Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar Firman Subagyo mengatakan, poin-poin itu sudah menjadi kesepakatan antara pemerintah dan pimpinan KPK. 

Empat poin itu sebaiknya tidak diubah dan jangan dilepaskan. Keempat poin yang dimaksud adalah; (1) Pembentukan dewan pengawas KPK; (2) Kewenangan bagi KPK mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3); (3) Aturan baru kepada KPK terkait penyadapan; dan (4) Ketentuan tentang penyidik dan penyelidik di KPK. 

Fraksi Nasdem ingin khusus menyoroti poin terkait kewenangan KPK mengeluarkan SP3. SP3 harus dilihat sebagai hak KPK melakukan tindakan koreksi saat dibutuhkan, seperti saat tersangka meninggal. Ini dimaksudkan agar hak pencari keadilan dapat terpenuhi. Sementara, Fraksi PKB mengusulkan ditambahkan satu poin revisi baru dalam pembahasan. "Selama ini, fungsi koordinasi dan supervisi antara KPK dan lembaga penegak hukum lain seperti Kejaksaan dan Kepolisian RI masih lemah. Sehingga, revisi UU KPK harus memperjelas penguatan bentuk koordinasi dan supervisi KPK ke depannya seperti apa.

Sementara anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, mengatakan pasal-pasal dalam draf RUU KPK yang diajukan pengusul cenderung hanya untuk melemahkan KPK (Kompas, 3/2/2016). Salah satunya terlihat dengan usulan pembentukan Dewan Pengawas KPK. Demokrat berpandangan untuk mengawasi kinerja KPK tidak diperlukan lembaga atau badan khusus seperti Dewan Pengawas. Pemberian kewenangan mengeluarkan SP3 dianggap memperlemah KPK. Karena ada kewenangan mengeluarkan SP3, peluang transaksi kasus korupsi yang ditangani KPK justru terbuka lebar.

Kini, Publik berharap Presiden Jokowi berani menolak pembahasan revisi UU KPK. Sebenarnya perombakan UU KPK merupakan keinginan lama. Pertengahan Desember 2010, DPR dan pemerintah menetapkan revisi UU KPK masuk dalam Prolegnas 2011. Saat itu, revisi UU KPK menjadi usul inisiatif DPR dan tanggung jawab Komisi III. Namun, hingga akhir tahun 2011, DPR belum berhasil membahas revisi UU KPK.

DPR bersama pemerintah kembali memasukkan RUU KPK dalam daftar RUU prioritas Prolegnas tahun 2012. Bahkan, sejumlah anggota Komisi III sampai melakukan kunjungan kerja ke Perancis dan Australia dalam rangka cari masukan RUU KPK (Kompas, 13/3/2012). Pada Oktober 2012, Komisi III menyerahkan draf RUU KPK ke Baleg untuk diharmonisasi. Tapi, adanya protes masyarakat membuat pada 9 Oktober 2012 Komisi III menyerahkan penyelesaian penyusunan draf RUU KPK ke Baleg. 

Sejak itu, perumusan draf RUU KPK terhenti hingga Pemilu 2014. Dewan dan pemerintah kembali menyepakati menjadi RUU KPK dalam daftar Prolegnas 2015-2019. RUU KPK disahkan menjadi RUU Prioritas 2015 dalam rapat paripurna 23 Juni 2015 dan menjadi usul inisiatif pemerintah. Tapi hingga Oktober 2015 pemerintah belum mengajukan draf  RUU KPK ke DPR. Hal itu membuat 45 anggota DPR mengusulkan untuk mengambil alih inisiatif penyusunan draf RUU KPK jadi usulan DPR. Usulan ini disepakati pertengahan Desember 2015. Karena mepetnya waktu membuat DPR gagal membahasnya. Lagi-lagi, DPR dan pemerintah menyepakati RUU KPK jadi RUU prioritas Prolegnas 2016. 

Sepanjang perdebatan Revisi UU KPK DPR selalu menyebutkan bertujuan memperkuat lembaga KPK. Namun melihat draf revisi UU KPK yang terlihat justru sebaliknya, upaya melemahkan KPK yang lahir dari rahim reformasi. Latar belakang psikologis politis itu kembali memunculkan prasangka bahwa operasi pelemahan KPK melalui berbagai cara masih terus dilakukan. Kini nasib pemberantasan korupsi berada di tangan Presiden Jokowi dan komitmen Presiden terhadap eksistensi KPK sangat dinantikan publik (FS Swantoro). 

Category: Scrutiny 2015-2017

 

program Kuliah Umum yang menghadirkan para negarawan, guru bangsa, serta tokoh & ahli di bidangnya. 

program Diskusi Publik reguler yang mengangkat tema-tema penting, aktual, dan faktual.


Membaca DEBAT CAPRES Seri-2: Antara Capaian dan Optimisme Keberlanjutan Kebijakan

saksikan selengkapnya di:

YouTube Channel
youtube.com/c/parasyndicate

  • 1
  • 2