Dinamika internal Partai Golkar mulai menggeliat untuk menyambut musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) yang akan digelar bulan April atau Mei 2016. Kursi ketua panitia pengarah kini menjadi rebutan sejumlah kader Partai Golkar, karena bisa menentukan arah Munaslub. Panitia pengarah bisa mengatur materi dan substansi munas luar biasa. Dari panitia pengarah ini pula akan berpengaruh terhadap penggiringan hasil Munaslub. Dan, lewat pemilihan panitia pengarah ini akan terlihat siapa yang dominan dan yang akan terpilih menjadi ketua umum Partai Golkar mendatang (Kompas, 2/2/2012).

Sekarang ini menurut Noor Supit, anggota DPR Fraksi Golkar sudah ada beberapa nama yang mulai beredar dan dipertimbangkan menjadi ketua panitia pengarah. Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie mempertimbangkan nama Nurdin Halid dan Yorrys Raweyai. Nurdin merupakan Ketua Panitia Penyelenggara Rapimnas Partai Golkar Januari lalu dengan Yorrys Raweyai sebagai wakilnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Golkar Agung Laksono mempertimbangkan sosok Airlangga Hartarto dan Zainudin Amali. Zainudin merupakan Sekretaris Jenderal Partai Golkar hasil Munas Jakarta dan Airlangga adalah Ketua DPP Partai Golkar Munas Jakarta. Baik Zainudin atau Airlangga adalah nama yang selama ini bergelut dalam substansi tapi bisa juga dalam teknis penyelenggaraan acara.

Sementara menurut Wakil Ketua Umum Partai Golkar Theo L Sambuaga, penentuan posisi panitia pengarah akan ditetapkan melalui rapat pleno pengurus. Pertama, DPP Partai Golkar akan mengadakan rapat kecil melibatkan pengurus inti. Kedua, usulan yang dibahas di rapat kecil dilanjutkan ke forum rapat harian pengurus kemudian disahkan di rapat pleno. Sekarang masih dipersiapkan siapa yang akan menduduki posisi ketua panitia pengarah, panitia penyelenggara, dan panitia pelaksana. 

Sekarang ini baik kubu Munas Bali atau Munas Jakarta sudah punya pandangan yang sama terkait Munaslub. Menurut Bendahara Umum Partai Golkar hasil Munas Bali Bambang Soesatyo menyambut baik sikap kepengurusan kubu Munas Jakarta. Kini, Golkar masih menunggu sikap pemerintah mengesahkan kepengurusan yang akan dijadikan dasar legalitas penyelenggaraan Munaslub Partai Golkar. Pilihan adalah kepengurusan hasil Munas Riau 2009 atau hasil Munas Bali 2014 yang keduanya dipimpin Aburizal. Kepengurusan Munas Riau sudah habis akhir 2015 sedangkan Munas Bali 2014 belum pernah disahkan pemerintah. 

Dalam Munaslub nanti, baik Ical maupun Agung tak akan mencalonkan lagi sebagai kandidat Ketua Umum Partai Golkar. Dorongan untuk menyelenggarakan Munaslub sebagai solusi konflik internal partai beringin kini mendekati kenyataan. Dalam Rapimnas Partai Golkar di Jakarta, 23 Januari lalu yang dibuka Presiden ke-3 RI BJ Habibie menekankan perlunya mengembangkan budaya estafet dalam kehidupan politik. Budaya yang dimaksud memberi tampuk kepemimpinan pada generasi selanjutnya. Pesan Habibie itu semoga cepat terwujud dalam Munaslub Partai Golkar yang akan digelar pada bulan April atau Mei 2016 mendatang. Semoga (FS Swantoro).

 

Category: Scrutiny 2015-2017

 

program Kuliah Umum yang menghadirkan para negarawan, guru bangsa, serta tokoh & ahli di bidangnya. 

program Diskusi Publik reguler yang mengangkat tema-tema penting, aktual, dan faktual.


Membaca DEBAT CAPRES Seri-2: Antara Capaian dan Optimisme Keberlanjutan Kebijakan

saksikan selengkapnya di:

YouTube Channel
youtube.com/c/parasyndicate

  • 1
  • 2