Setya Novanto sudah tiga kali mangkir dari pemeriksaan Kejaksaan Agung. Tindakan anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar dan juga mantan Ketua DPR ini merupakan sikap sombong dan meremehkan negara hukum. Ahmad Syafii Maarif sampai menilai, langkah Setya ini merupakan wujud keangkuhan politik yang tidak etis. Sebagai seorang wakil rakyat “yang terhormat” seharusnya Setya menjadi contoh dan panutan di masyarakat, utamanya dalam berpolitik dan perilaku menghargai sebuah proses hukum. 

 

Pada panggilan Kejaksaan Agung kali yang ketiga, Rabu (27/1), kuasa hukum Novanto menyebut kliennya meminta penundaan pemeriksaan, dan menunggu waktu yang lebih kondusif dan netral, karena keterangan yang akan disampaikan Setya Novanto sangat bersinggungan dengan banyak pihak dan banyak kepentingan. Pihak kuasa hukum tidak menyebut alasan lebih detail mengapa politisi Golkar itu tak datang terkait permintaan penundaan panggilan tersebut, yang menurutnya bersifat pribadi. Namun dalam surat yang dikirimkan staf pribadi Novanto kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Novanto minta pemeriksaan ditunda dua minggu karena alasan kesehatan.

 

Kejaksaan Agung sedang melakukan proses hukum penyelidikan dugaan adanya tindak pidana terkait “pemufakatan jahat” dalam kasus “papa minta saham” yang melibatkan Ketua DPR (saat itu) Setya Novanto, pengusaha minyak Mohammad Riza Chalid, dan mantan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (saat itu) Maroef Sjamsoeddin. Dalam kasus ini Kejaksaan Agung telah memanggil para pihak tersebut, tetapi Novanto tidak juga hadir hingga pemanggilan ketiga. Pada awal kasus “papa minta saham”, Maroef sudah memberikan keterangan dan menyerahkan bukti rekaman percakapan kepada Kejaksaan Agung. Sedangkan Riza Chalid hingga saat ini belum juga tersentuh hukum dan tidak jelas soal keberadaannya saat ini di mana, sementara Kejaksaan Agung belum menunjukkan keseriusan untuk melakukan pemanggilan terhadap Riza Chalid.

 

Novanto sudah mangkir tiga kali, tetapi mengapa Kejaksaan memberlakukan tidak akan memanggil paksa Setya. Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Arminsyah mengatakan,  mereka tidak akan melakukan pemanggilan paksa jika Setya Novanto kembali mangkir. “Tidak, tidak ada (penjemputan paksa)”, ujar Arminsyah di Kompleks Kejaksaan Agung, Rabu (20/01/16), seperti laporan Kompas.com. Sikap ini berbeda dengan penanganan kasus lain, dimana Kejaksaan bisa melakukan panggilan paksa jika memang diperlukan. Prinsip negara hukum, bahwa setiap orang berkedudukan sama di depan hukum, harus betul-betul ditegakkan. Karena itu, kasus Novanto ini memunculkan pertanyaan terkait adanya tarik-menarik kepentingan politik yang kuat dalam jalannya proses hukum.

Kejakasaan Agung melakukan proses hukum terhadap kasus yang memang memiliki muatan kepentingan sangat kuat dari banyak pihak. Tidak hanya terkait kepentingan politik, tapi bermuara pada kepentingan investasi asing di Indonesia. Orang yang pantas tahu menduga kuat jika nasib perpanjangan kontrak karya PT Freeport di Indonesia akan berkait langsung atau tidak langsung dengan kasus “papa minta saham” ini. Seperti orang tahu, bahwa di balik bisnis besar bermuara kepentingan para bos pemain besar, di ranah bisnis dan politik. Karena itu, demi menjaga eksistensi dan wibawa negara, proses hukum di Kejaksaan Agung harus jelas dan benderang. (Ari Nurcahyo)

Category: Scrutiny 2015-2017

 

program Kuliah Umum yang menghadirkan para negarawan, guru bangsa, serta tokoh & ahli di bidangnya. 

program Diskusi Publik reguler yang mengangkat tema-tema penting, aktual, dan faktual.


Membaca DEBAT CAPRES Seri-2: Antara Capaian dan Optimisme Keberlanjutan Kebijakan

saksikan selengkapnya di:

YouTube Channel
youtube.com/c/parasyndicate

  • 1
  • 2