Sampai Kamis, 28/1/2016  Kejaksaan Agung RI belum berhasil menghadirkan mantan Ketua DPR Setya Novanto, meski sudah tiga kali melayangkan surat pemanggilan terkait dugaan skandal permufakatan jahat dalam perpanjangan kontrak karya PT. Freeport Indonesia.

 

Menurut mantan Ketua Umum PP Muhamadyah Ahmad Syafii Maarif, tindakan Novanto yang dalam kasus terkait perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia (FI) ini dinyatakan melakukan pelanggaran etika tingkat sedang oleh Mahkamah Kehormatan Dewan, juga menunjukkan keangkuhannya sebagai pejabat publik. "(Sikap) Novanto itu sebuah keangkuhan politik yang tidak etis," (Kompas, 28/1/2016).

Ada dua hal yang cukup menarik untuk dicermati terkait kasus skandal permufakatan jahat tersebut:

Pertama,sikap arogan dan keangkuhan Setya Novanto sebagai pejabat tinggi negara yang tidak taat hukum. Perilakunya selama ini cenderung merendahkan dan melecehkan lembaga penegak hukum Kejaksaan Agung. Sikap seperti itu sebenarnya mencerminkan rasa bersalah Novanto dalam kasus ini, seturut dengan pengakuan dan keterangan para saksi di depan sidang Mahkamah Kehormatan DPR beberapa waktu lalu. Apalagi Kejaksaan Agung bukan hanya sudah memeriksa sejumlah saksi penting tetapi juga mengantongi bukti rekaman asli. Alasan sakit dan tekanan psikologis seperti dalam surat Novanto, lebih merupakan ketakutan Novanto menghadapi pemeriksaan yang besar kemungkinan statusnya bakal ditingkatkan ke penyidikan dan dirinya ditetapkan menjadi tersangka. 

Kedua, Kejaksaan Agung sebagai lembaga penegak hukum negara belum terlihat melaksanakan fungsi dan tugasnya secara optimal. Bukan hanya ragu melaksanakan amanat konstitusi tetapi derap langkahnya belum sesuai dengan program Kabinet Kerja yang tercantum dalam Nawakcita ke-4, tentang penegakan hukum dan keadilan. 
 

Sikap Kejaksaan Agung seperti itu menambah deretan panjang kinerja Jaksa Agung H Prasetyo yang selama ini banyak menuai kritik. Bahkan nama Jaksa Agung yang berasal dari Partai Nasdem ini masuk daftar pembantu presiden yang harus diretol atau direshuffle. Maka wajar manakala kasus ini menjadi batu ujian, menguji nyali Jaksa Agung H. Prasetyo terkait penegakan hukum dan keadilan di negeri ini.  (Jusuf Suroso) 

Category: Scrutiny 2015-2017

 

program Kuliah Umum yang menghadirkan para negarawan, guru bangsa, serta tokoh & ahli di bidangnya. 

program Diskusi Publik reguler yang mengangkat tema-tema penting, aktual, dan faktual.


Membaca DEBAT CAPRES Seri-2: Antara Capaian dan Optimisme Keberlanjutan Kebijakan

saksikan selengkapnya di:

YouTube Channel
youtube.com/c/parasyndicate

  • 1
  • 2