Hikmah apa yang bisa dipetik dari Rapimnas Partai Golkar, 23-25 Januari 2016? Ada dua hal yang menarik. Pertama, Penyelesaian konflik internal Golkar sudah menemui titik terang. Tinggal selangkah penyelesaian konflik internal akan bisa diraih. Dengan restu pemerintah dan Tim Transisi Penyelesaian Konflik Internal Golkar yang diketuai Jusuf Kalla, Rapimnas Golkar yang digelar pengurus Munas Bali memutuskan menggelar Munaslub tahun 2016 ini.

Kedua, Partai Golkar lewat Rapimnas berbalik mendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Dukungan itu ditegaskan dalam deklarasi yang dibacakan saat penutupan Rapimnas Partai Golkar di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta (25/1). “Partai Golkar mendeklarasikan diri mendukung dan bersama pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla, melaksanakan pembangunan nasional di segala bidang demi kesejahteraan rakyat.” Deklarasi itu diikuti 34 Ketua DPD Golkar se-Indonesia. 

Padahal, Golkar sebelumnya bergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP), yang berada di luar pemerintah. Masuknya Golkar akan memperkuat posisi Koalisi Indonesia Hebat pendukung pemerintah. Tapi dengan pengalaman dan jam terbang yang panjang, langgah itu bisa dimaknai sebagai langkah pragmatis berasaskan keuntungan semata. Itu sekaligus menunjukkan Koalisi Merah Putih bukan koalisi ideologis. Mengapa? Karena sebagai aktor utama di KMP, Golkar seharusnya mampu menyelesaikan masalah apa pun yang dihadapi di koalisi maupun internal partai. 

Karena itu penyelesaiannya bukan dengan pindah koalisi. Andaikan KMP dibangun dengan landasan ideologis, apa pun masalah yang dihadapi anggota koalisi, akan dihadapi sebagai tantangan. Dengan fenomena Golkar pindah koalisi seperti yang dilakukan Partai Amanat Nasional (PAN), maka yang dilakukan dulu bukan koalisi ideologis tapi pragmatis. Lantas apa bedanya dengan aspirasi yang selama ini dikampanyekan kubu kongres Ancol yang dipimpin Agung Laksono? Kalau keduanya sama-sama berkeinginan mendukung pemerintahan. Bergabungnya Aburizal memang bisa meredam konflik internal di tubuh Golkar. Padahal, sejak awal, Golkar kubu Agung sudah ingin bergabung pada pemerintah. 

Selain itu awalnya mayoritas pengurus DPD I Partai Golkar yang mengikuti Rapimnas sempat menolak penyelenggaraan Munaslub. Alasannya, di dalam AD/ART Partai Beringin, Munaslub harus diselenggarakan di bawah kondisi kegentingan yang memaksa. Namun, dalam forum lobi antara Ical dan DPD I akhirnya sepakat ada Munaslub Golkar tahun ini. 

Dan Ical dalam pidato politiknya, juga menegaskan tidak akan maju kembali menjadi ketua umum dalam Munaslub. Hanya kini wacana yang berkembang di internal Golkar ingin merevisi AD/ART untuk memperkuat kewenangan Ketua Dewan Pertimbangan Partai. Diperkirakan Aburizal akan menduduki posisi itu setelah tidak menjadi Ketua Umum Golkar (FS Swantoro). 

 

Category: Scrutiny 2015-2017

 

program Kuliah Umum yang menghadirkan para negarawan, guru bangsa, serta tokoh & ahli di bidangnya. 

program Diskusi Publik reguler yang mengangkat tema-tema penting, aktual, dan faktual.


Membaca DEBAT CAPRES Seri-2: Antara Capaian dan Optimisme Keberlanjutan Kebijakan

saksikan selengkapnya di:

YouTube Channel
youtube.com/c/parasyndicate

  • 1
  • 2