Gaduh atau kegaduhan dalam kamus bebas bahasa Indonesia disebut sebagai rusuh, ribut atau percekcokan. Kegaduhan itulah yang mendominasi performent DPR periode 2014-2019, sejak mereka dilantik pada 1 Oktober 2014 lalu hingga sepanjang tahun 2015. Bahkan, kegaduhan itu masih terjadi ketika Rapat Kerja antara Komisi III DPR dengan Jaksa Agung (Rabo, 20/1/2016), didominasi perdebatan sekitar kasus permufakatan jahat terkait permintaan saham PT. Freeport Indonesia oleh mantan Ketua DPR Setya Novanto (Kompas, 21/1/2016).


Kegaduhan di DPR itu sudah terbaca paska pemilihan presiden, ketika Koalisi Merah Putih (KMP) partai pendukung pasangan calon presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yang terdiri dari Gerindra, PKS, Partai Golkar, PAN, dan PPP menyapu bersih posisi pimpinan DPR, dengan lebih dulu merevisi UU No. 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3). Sejak itu Koalisi Indonesia Hebat (KIH), koalisi partai pendukung pasangan calon presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) yang terdiri dari PDIP, PKB, Partai Nasdem, dan Hanura selalu kalah dalam setiap pengambilan keputusan di DPR.

Kegaduhan paling konyol adalah konflik antara Polri dan KPK terkait penetapan Komjen (Pol) Budi Gunawan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tapi DPR tetap memutuskan Budi Gunawan menjadi calon tunggal Kepala Polisi Republik Indonesia (Kapolri). Kegaduhan terakhir terkait skandal pemerasan dan permintaan saham PT. Freeport Indonesia yang menyeret mantan Ketua DPR Setya Novanto. Sidang etik Mahkamah Kehormatan DPR untuk memeriksa Setya Novanto berubah menjadi “opera sabun,” menjemukan dan tidak bermutu. Sidang Mahkamah Kehormatan diakhiri tanpa mengambil keputusan, menyusul mundurnya Setya Novanto dari jabatannya sebagai Ketua DPR. 

Tanpa mereka sadari, Sidang Mahkamah Kehormatan DPR itu justru mempertontonkan diri mereka sendiri bukan hanya tidak kredibel, tapi juga licik dan menjijikan. Panggung orang-orang yang menyandang predikat “yang terhormat,” tapi  apa yang mereka perlihatkan sama sekali tidak layak dan pantas dihormati.  
 

Sampai hari ini sesungguhnya gaduh atau kegaduhan politik itu belum reda, acap muncul kembali mengikuti isu yang berkembang terkait dengan perebutan jabatan di pemerintahan maupun kursi pimpinan di DPR itu sendiri. Isu reshuffle kabinet, dualisme kepemimpinan Partai Golkar dan PPP kian menambah gaduh, mewarnai ajang tawar menawar perebutan jabatan. Itu pula yang membuat publik lantas teringat kembali pernyataan mantan Presiden Abdul Rahman Wahid yang mendiskripsikan DPR sebagai taman kanak-kanak adalah sebuah keniscayaan. (Jusuf Suroso)

Category: Scrutiny 2015-2017

 

program Kuliah Umum yang menghadirkan para negarawan, guru bangsa, serta tokoh & ahli di bidangnya. 

program Diskusi Publik reguler yang mengangkat tema-tema penting, aktual, dan faktual.


Membaca DEBAT CAPRES Seri-2: Antara Capaian dan Optimisme Keberlanjutan Kebijakan

saksikan selengkapnya di:

YouTube Channel
youtube.com/c/parasyndicate

  • 1
  • 2