Setelah kejadian serangan teror di Ibukota dan sebagai upaya antisipasi potensi teror, pemerintah merasa perlu untuk membuat payung hukum guna mencegah ruang gerak teroris dengan mengusulkan revisi UU terorisme. Pemerintah berencana menyiapakan revisi UU No 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan UU No 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, atau dengan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti UU.

 

Masalah itu menjadi salah satu agenda pembicaraan dalam pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dengan pimpinan lembaga negara, antara lain Ketua MPR Zulkifli Hasan, Ketua DPR Ade Komarudin, Ketua DPD Irman Gusman, Ketua MK Arief Hidayat, dan Ketua BPK Harry Azhar Aziz. Pertemuan yang berlangsung di Istana Negara Jakarta, Selasa (19/1/16) itu, menurut Presiden, menjadi momentum untuk menguatkan instrumen pencegahan tindak pidana terorisme dengan merevisi peraturan yang ada (Kompas, 20/1/16). Sekretaris Kabinet Pramono Anung menambah, saat ini pemerintah belum memiliki aturan yang lengkap untuk mengatasi terorisme pada aspek pencegahan. “Jika ada payung hukum yang lengkap, aparat bisa melakukan sesuatu,” kata Pramono. Revisi UU tersebut dimaksudkan agar aparat keamanan dapat mengambil tindakan lebih awal terhadap mereka yang diduga akan melakukan teror.

 

Saat ini upaya pencegahan ruang gerak teroris dan meredam penyebaran paham radikal tampaknya menjadi prioritas pemerintah. Menurut catatan Kompas (20/1/16), pokok penting usulan revisi menyangkut beberapa poin berikut ini; (1) Perlu memasukkan aturan kegiatan pembinaan, pencegahan, dan deradikalisasi, (2) Perluasan definsi makar, (3) Aparat keamanan bisa menindak orang atau organisasi kemasyarakatan yang menyatakan bergabung dengan kelompok radikal, apalagi jika kelompok itu telah melaksanakan pelatihan sebagai persiapan aksi teror, (4) Perlu aturan jelas untuk menindak kegiatan kelompok teroris di dunia maya atau internet, (5) Perlu diatur tindakan hukum terhadap hasutan untuk melakukan tindakan terorisme, seperti seruan berupa tulisan, ceramah, dan video. Pemerintah memang perlu bertindak cepat terkait kondisi jaringan terorisme global saat ini, yang menurut laporan, perkiraan relawan dari Indonesia yang bergabung dengan NIIS di Suriah dan Irak berjumlah 200 relawan, dan 100 relawan telah kembali ke Indonesia, jumlah riilnya diduga lebih besar lagi.   

 

Pokok penting yang harus diperhatikan, upaya pemerintah utamanya aparat keamanan dalam pencegahan aksi teror dan penyebaran radikalisme tersebut jangan mengabaikan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Mencermati konstelasi terorisme global saat ini, upaya pencegahan itu memang urgen dilakukan, namun mengedepankan pendekatan keamanan sedapat mungkin menjadi pilihan terakhir, di samping upaya preventif yang mengutamakan kegiatan pembinaan, edukasi, dan deradikalisasi. Prinsipnya, sebuah paham yang keliru hanya efektif diluruskan dengan kontra gagasan yang mencerahkan. Karena itu, titik berat revisi harus membidik aturan hukum yang bisa mengakomodasi pencegahan secara edukatif dengan pembinaan dan deradikalisasi. Revisi UU mesti juga diikuti alokasi kebutuhan anggaran yang harus dominan untuk membiayai pembinaan dan deradikalisasi, bukan dominan untuk operasi keamanan. (Ari Nurcahyo)   

 

Category: Scrutiny 2015-2017

 

program Kuliah Umum yang menghadirkan para negarawan, guru bangsa, serta tokoh & ahli di bidangnya. 

program Diskusi Publik reguler yang mengangkat tema-tema penting, aktual, dan faktual.


Membaca DEBAT CAPRES Seri-2: Antara Capaian dan Optimisme Keberlanjutan Kebijakan

saksikan selengkapnya di:

YouTube Channel
youtube.com/c/parasyndicate

  • 1
  • 2