Upaya mencapai ketahanan pangan garam dalam negeri berpotensi hancur. Hal itu terjadi karena terbit aturan Kementerian Perdagangan yang menghapus ketentuan harga patokan garam dan pembatasan waktu impor serta meniadakan kewajiban importir garam menyerap garam rakyat. Aturan yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Perdagangan No 125/M-DAG/PER/12/ 2015 tentang Ketentuan Impor Garam. Permendag ini diterbitkan 29 Desember 2015 sebagai revisi Permendag No 58/M-DAG/PER/9/2012 tentang Ketentuan Impor Garam (Kompas, 19/1/2016).

Ketua Himpunan Masyarakat Petani Garam Jawa Timur Muhammad Hasan, menilai Permendag baru itu menghancurkan semangat petani garam memperbaiki produksi dan mutu garam. Sebab, dalam peraturan itu tidak dicantumkan kewajiban importir menyerap garam rakyat, baik garam konsumsi maupun garam industri. Selain itu, "Ketentuan baru itu makin menguntungkan importir, karena importir dibebaskan dari tugas menyelesaikan persoalan garam rakyat.”

Penghapusan batasan waktu impor garam konsumsi sangat berpotensi memicu impor berlangsung sepanjang tahun. Produksi garam rakyat akan semakin tergerus garam impor, di samping tak ada lagi ketentuan tentang harga patokan pemerintah (HPP) garam untuk melindungi harga petani. Dan ini langkah mundur pemerintah dalam mendorong ketahanan dan swasembada garam rakyat. 

Padahal, Permendag No 58/2012 sangat membatasi waktu impor garam konsumsi, yakni tidak boleh dilakukan satu bulan sebelum masa panen garam rakyat, atau selama panen raya, dan dua bulan setelah panen. Selain itu, importir garam konsumsi wajib menyerap garam rakyat paling sedikit 50 persen dari total kapasitas produksi perusahaan.

Dari semangatnya, Permendag No 125/2015 tidak mengatur soal serapan garam lokal dan harga, serta tidak mewajibkan importir garam konsumsi untuk menyerap garam rakyat/garam lokal. Aturan itu juga tidak mengatur mekanisme penyerapan garam rakyat yang memenuhi standar garam industri. Karenanya banyak yang menilai industri garam lokal akan hancur, akibat dari aturan Kemendag No 125/2015 yang tidak pro industri garam rakyat. 

Dalam kaitan usaha garam rakyat ini, ada indikasi tidak ada niat baik dari para importir garam untuk menerapkan transparansi impor dan mengendalikan impor, serta praktik kartel impor garam sebagai biang keladi rontoknya produksi garam lokal. Sehingga tidak tertutup kemungkinan terbitnya aturan Kemendag baru itu,  dipengaruhi niat busuk para kartel dan importir garam kita. (FS Swantoro). 

 

Category: Scrutiny 2015-2017

 

program Kuliah Umum yang menghadirkan para negarawan, guru bangsa, serta tokoh & ahli di bidangnya. 

program Diskusi Publik reguler yang mengangkat tema-tema penting, aktual, dan faktual.


Membaca DEBAT CAPRES Seri-2: Antara Capaian dan Optimisme Keberlanjutan Kebijakan

saksikan selengkapnya di:

YouTube Channel
youtube.com/c/parasyndicate

  • 1
  • 2