Eksekusi mati terhadap ulama Syiah Nimr al-Nimr oleh Arab Saudi memicu memanasnya hubungan Arab Saudi-Iran. Demo besar-besaran warga syiah merebak di Iran dan di sejumlah negara lain seperti Irak, India, Pakistan dan Libanon. Di Indonesia, walau diikuti hanya sekitar seratusan orang dan tidak ada banyak liputan, demo juga terlihat di depan Keduataan Besar Arab Saudi di Kuningan, Jakarta (4/1). Di Teheran, massa yang marah menyerang kantor Kedutaan Besar Aran Saudi yang kemudian direspon oleh Arab Saudi dengan pemutusan hubungan diplomatik. Melihat berbagai demo dan sejumlah pemberitaan media, banyak pihak nampaknya langsung melabeli ini sebagai konflik antara mazhab Sunni dan Syiah. Benarkah demikian? 

Tulisan Sumanto Al Qurtuby di Republika (3/1) menyodorkan sebuah pendapat yang menarik.  Menurutnya, hukuman terhadap sekelompok orang yang ditengarai teroris di Arab Saudi memang semakin gencar sejak kemendagri dipegang oleh Putra Mahkota, Muhammad bin Nayef. Dia menyebutnya tidak ada kompromi untuk gerakan atau aksi-aksi semacam itu, siapapun pelakunya, termasuk jika datang dari Syiah maupun Sunni.  Sementara itu, Iran juga melihat eksekusi mati ini lebih karena latar belakang politik. Namun demikian, di mata Iran, Arab Saudi tidak memiliki alasan kuat untuk menghukum mati seseorang yang mengkritik pemerintahannya, dan tindakan terorisme yang dituduhkan pada Sheikh Nirm al-Nimr dipandang amat berlebihan.

Saling klaim dan tuduh pun segera terjadi. Walau mengutuk keras dan akan menindak para perusak kedutaan, Pemerintah Iran mengkritik keras kelakuan Arab Saudi yang telah merusak citranya sendiri dengan perbuatan yang tidak islami. Dalam sebuah surat yang ditulis oleh Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif kepada Sekjen PBB Ban Ki-Moon, Iran menuduh Riyadh telah memprovokasi Teheran.  Sebaliknya, Arab Saudi menuduh Iran telah mencampuri urusan negara-negara Arab dan merusak keamanan regional. Serangan pada kedutaan Saudi di Teheran itu dilihat Menteri Luar Negeri Adel Jubeir sebagai tindakan yang mencerminkan kebijakan Iran, yang secara khusus menargetkan kawasan Arab. Tindakan yang bisa mendorong perselisihan sektarian. 


Perang Kedutaan

Ketegangan yang terjadi antara Arab Saudi dan Iran meluas setelah Riyadh mengajak negara-negara Arab untuk bersama-sama memberikan sanksi diplomatik dan komersial pada Teheran melalui kebijakan unilateralnya. Menanggapi itu, Iran melihat bahwa dukungan mereka hanya akan berupa dukungan slogan saja. Namun ternyata langkah Arab Saudi memutus hubungan diplomasinya kemudian diikuti oleh Kuwait, Bahrain, Sudan, Djibouti dan yang terakhir Qatar. Lebih lanjut, dalam pertemuan darurat Liga Arab di Kairo yang digelar hari Minggu (3/1), yang dihadiri oleh para menteri luar negeri negara-negara Liga Arab, mereka memberi pilihan tegas pada Iran, yakni untuk menjadi tetangga yang baik atau tetangga pengacau. Jika Iran tidak mengubah kebijakannya, mereka bersiap untuk memberikan sanksi tambahan. 

Jika Arab telah mengeluarkan dua opsi bagi Iran,  tak mau kalah Teheran pun memberikan dua alternatif yang serupa pada Arab Saudi, yakni untuk menjadi tetangga yang baik dengan memainkan peran konstruktif dalam menjaga stabilitas kawasan, atau untuk tetap melanjutkan dukungan terhadap ekstremis dan mempromosikan kebencian sektarian. 

Tentang hubungan bilateral kedua negera ini memang ada sejumlah catatan minusnya sejak tahun 1980-an, antara lain saat terjadinya perang Irak-Iran di mana Arab Saudi banyak menggelontorkan dananya untuk Irak, saat peristiwa bentrokan berdarah di Mekkah dan banyak jatuh korban warga Iran, perubahan peta politik yang terjadi di era Sadam Hussein dan sesudahnya, proxy war di Suriah dan Yaman, ataupun terkait dengan program Nuklir Iran hingga urusan minyak. Dengan latar belakang seperti itu, akankah ketegangan ini bisa segera diredam? Harapannya demikian

Atas terjadinya ketegangan ini, sikap pemerintah Indonesia sudah jelas, yakni tetap pada posisi netral. Sebagai upaya awal untuk turut menginisiasi perdamaian di negara-negara teluk itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi pun telah melakukan pembicaraan dengan wakil kedua negara itu dan juga dengan Menteri Luar Negeri Rusia  Sergei Lavrov yang memiliki keprihatinan sama. Awal minggu kedua bulan Januari ini, Presiden Jokowi resmi menugaskan Menlu Retno Marsudi ke Timur Tengah untuk menyampaikan sikap politik pemerintah Indonesia atas konflik yang terjadi serta untuk menyampaikan surat Presiden Jokowi baik kepada Raja Arab Saudi maupun Presiden Iran. (L. Bekti Waluyo)

 

Category: Scrutiny 2015-2017

 

program Kuliah Umum yang menghadirkan para negarawan, guru bangsa, serta tokoh & ahli di bidangnya. 

program Diskusi Publik reguler yang mengangkat tema-tema penting, aktual, dan faktual.


Membaca DEBAT CAPRES Seri-2: Antara Capaian dan Optimisme Keberlanjutan Kebijakan

saksikan selengkapnya di:

YouTube Channel
youtube.com/c/parasyndicate

  • 1
  • 2