Gagasan tentang kebutuhan negara memberlakukan Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang diwacanakan PDI-P dalam rekernas tampaknya menjadi polemik di kalangan elite politik. Wacana politik yang berkembang bukan pada setuju atau tidak setuju soal GBHN diberlakukan kembali, polemiknya malah bergeser pada usulan amandemen UUD 1945. 

 

Banyak pihak justru menyambut sangat baik usulan yang digulirkan oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri tentang GBHN, karena diakui Indonesia memang butuh haluan negara untuk memastikan pelaksanaan pembangunan nasional berkelanjutan. Wacana GBHN ini bergerak cepat menjadi isu politik hukum setelah Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melebarkan gagasan yang mengusulkan amandemen UUD 1945 secara menyeluruh. Menyoal amandemen ini pun, bukan soal pro dan kontranya, namun soal tarikan politik yang berpotensi menjadi bola liar di tengah kondisi politik kita saat ini.

 

Rakernas PDI-P telah menegaskan bahwa amandemen UUD 1945 yang diusulkan akan dilakukan terbatas, yaitu terkait kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyusun kembali GBHN, dan sistem ketatanegaraan juga tidak akan dikembalikan ke model pemerintahan Orde Baru. “Dua kata ini (amandemen terbatas) harus disebut jadi satu. Ini karena kalau hanya disebut amandemen kemungkinan bias dan bisa keluar mengambil pasal-pasal yang tidak kita inginkan,” kata Megawati (Kompas, 13/01/16). 

 

Sikap politik sejumlah anggota DPD melebar, mengharapkan amandemen UUD 1945 tak hanya dilakukan terkait kewenangan MPR menyusun dan menetapkan GBHN. Mereka meminta agar amandemen konstitusi dilakukan untuk menata sistem ketatanegaraan secara menyeluruh, misalnya memperkuat kewenangan DPD. Menanggapi hal ini, Wakil Sekretaris Jenderal PDI-P Ahmad Basarah mengatakan, “kalau perubahan UUD 1945 pada akhirnya melebar ke pasal-pasal lain, PDI-P akan menarik diri sebagai pengusul perubahan UUD 1945.” Kita berharap gagasan baik tentang GBHN ini jangan sampai jadi isu politik yang bergerak menjadi bola liar yang mengancam ketidakpastian bernegara.

 

Kita menghadapi kondisi bernegara yang kehilangan mimpi besar. Negara seperti tidak punya haluan yang mengarahkan mimpi dan cita-cita bersama, antara yang memimpin dan yang dipimpin, seperti tidak tahu negara ini mau mengarah ke mana. Atas kondisi seperti itu, betul saat ini Indonesia membutuhkan arah dan perencanaan pembangunan nasional jangka panjang yang berkesinambungan, tidak cukup hanya rencana lima atau sepuluh tahunan yang dibikin sesuai visi dan misi presiden dalam kampanye pilpres. 

 

Gagasan baik itu harus diwujudkan dengan semangat berpolitik negarawan, dan jangan sampai terjebak pada kepentingan politik tertentu yang sesaat, apalagi menimbulkan ketidakpastian politik hukum yang malah merusak tatanan bernegara yang sudah baik. Para elite politik harus menyadari, untuk jadi besar harus menjadi lebih besar dari diri sendiri, dengan meletakkan esensi dan substansi berada di atas cara dan prosedur. 

Prinsipnya bisa sederhana. Pendiri bangsa ini mewariskan filosofi ketatanegaraan yang mengenal asas pembagian kekuasaan, bukan pemisahan kekuasaan model trias-politica. Karena itu, memberlakukan kembali GBHN akan menghadapi pilihan politik-hukum ini: memilih supremasi MPR ataukah presidensial murni? Di sana soalnya. (Ari Nurcahyo)             

 

Category: Scrutiny 2015-2017

 

program Kuliah Umum yang menghadirkan para negarawan, guru bangsa, serta tokoh & ahli di bidangnya. 

program Diskusi Publik reguler yang mengangkat tema-tema penting, aktual, dan faktual.


Membaca DEBAT CAPRES Seri-2: Antara Capaian dan Optimisme Keberlanjutan Kebijakan

saksikan selengkapnya di:

YouTube Channel
youtube.com/c/parasyndicate

  • 1
  • 2