Baru juga seminggu memasuki tahun baru 2016, isu wacana reshuffle kabinet kembali bergulir. Sejumlah kalangan percaya bahwa reshuffle akan dilakukan sekitar pertengahan bulan Januari ini. Beragam spekulasi tentang menteri-menteri yang akan digeser atau diganti pun ramai mengisi lembaran dan layar-layar media di tanah air. 

Menanggapi gaduhnya  pemberitaan terkait reshuffle ini, setidaknya ada dua pernyataan Presiden Jokowi yang menarik untuk dicatat dan cermati lebih lanjut. Pernyataan singkat dan padat yang sepertinya dimaksudkan untuk menghentikan kegaduhan dan mengurai keberlarutan yang terjadi. Yang pertama adalah pernyataan yang menegaskan bahwa reshuffle merupakan hak prerogatif presiden, dan yang kedua adalah pernyataan tentang hak peniliaian kinerja para menteri yang juga ada di tangannya.

Reshuffle itu adalah hak prerogatif presiden. Jangan ikut-ikut dorong, dikte-dikte, desak-desak hak prerogatif presiden,” kata Presiden Jokowi sebagaimana juga dikutip banyak media. Dari pernyataan tersebut nampak jelas bahwa presiden mengalami, atau setidaknya merasakan, adanya upaya-upaya intervensi dari pihak-pihak tertentu atas kebijakan yang menjadi haknya tersebut. Mencermati pemberitaan-pemberitaan yang ada, rupanya dan lagi-lagi, asap yang memancing gaduh itu datang dari dapur-dapur parpol yang dikipas-kipas oleh perpanjangan tangannya dan semakin menyebar lewat besutan media. Di antara kipasan isu ini, yang paling kencang datang dari DPP PAN terkait pernyataan sudah adanya tawaran masuk kabinet kerja dari Presiden Jokowi dalam reshuffle mendatang.  Pertanyaannya, apakah benar adanya tawaran itu ataukah itu hanya klaim sepihak saja? Dari dapur PDIP, lepas dari apapun motif dan tujuannya, kuatnya isyarat kepentingan untuk melengserkan Rini Soemarno pun telah menambah kegaduhan. Belum lagi dari langkah pragmatis terbaru Partai Golkar dan PPP kubu Djan Faridz yang berniat untuk putar haluan dari kubu KMP untuk kemudian mendukung pemerintahan, plus pernyataan kesiapan untuk menempatkan orang-orang pilihannya di kabinet jika diperlukan. Bahkan, PKS pun sempat dikabarkan mengambil sikap yang sama menyusul langkah Presiden PKS Sohibul Iman menemui Presiden Jokowi, walau kemudian ada klarifikasi bahwa partai ini tetap akan berada di KMP bersama Gerindra.   Kegaduhan inilah yang rupanya telah membikin gerah Presiden Jokowi sehingga mengeluarkan pernyataan yang demikian.

Selain intervensi parpol, kegaduhan terkait wacana reshuffle ini juga tak lepas dari polemik sebelumnya yang terjadi menyusul dipublikasikannya “Rapor Perkembangan Nilai Akuntablitas kinerja K/L/Provinsi” oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).  Publikasi yang langsung memicu kritik keras dari berbagai kalangan yang mempertanyakan kewenangan MenPAN dalam mengevaluasi para menteri. Kritik itu kemudian dijawab oleh Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi bahwa penilaian akuntabilitas itu dilakukan terhadap lembaga kementerian dan bukan pada menterinya.  Berlarutnya polemik seperti ini tentu saja mengganggu kondusivitas kerja presiden berikut para menteri-menterinya sehingga Presiden Jokowi merasa perlu untuk kemudian memberikan pernyataan singkatnya. “Saya sampaikan, yang menilai kinerja menteri adalah presiden. Itu prinsip,” tegas Jokowi. Cara-cara Presiden Jokowi mengeluarkan jurus pernyataan-pernyataan singkatnya untuk meredam kegaduhan yang berlarut ini mengingatkan pada cara serupa yang dilakukan Presiden Obama. Cara yang terbukti cukup efektif untuk meredakan kegaduhan-kegaduhan serupa. (L. Bekti Waluyo)

 

Category: Scrutiny 2015-2017

 

program Kuliah Umum yang menghadirkan para negarawan, guru bangsa, serta tokoh & ahli di bidangnya. 

program Diskusi Publik reguler yang mengangkat tema-tema penting, aktual, dan faktual.


Membaca DEBAT CAPRES Seri-2: Antara Capaian dan Optimisme Keberlanjutan Kebijakan

saksikan selengkapnya di:

YouTube Channel
youtube.com/c/parasyndicate

  • 1
  • 2