Mahkamah Partai Golkar (MPG) hasil Munas Riau 2009, yang dipimpin Prof. Muladi, Rabu (6/1/2016) ini bersidang untuk mencari solusi terkait konflik dualisme kepemimpinan di partai berlambang Beringin. Dalam hal itu, Ketua MPG menegaskan Munas yang dipercepat akan menjadi solusi menyelesaikan konflik. 


Seperti diketahui, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) telah mencabut SK Menkumham yang mengesahkan kepengurusan hasil Munas Golkar Jakarta, dengan Ketua Umum Agung Laksono. Namun, Menkumham tidak mengeluarkan surat keputusan yang mengesahkan hasil Munas Golkar Bali, dengan Ketua Umum Aburizal Bakrie. Dengan tidak ada pengesahan kepengurusan baru ini kepengurusan Golkar yang diakui pemerintah adalah kepengurusan hasil Munas di Riau tahun 2009. Sementara, kepengurusan hasil Munas Riau berakhir tahun 2015 (Kompas, 6/1/2016).

Pertanyaannya apa solusi terbaik untuk menyelesaikan konflik di internal Partai Golkar? Penyelesaian konflik internal Golkar diyakini tinggal menunggu waktu. Kedua kubu Munas Bali maupun Munas Jakarta telah sepakat menyatukan atau rekonsiliasi. Konsep penyatuan itu mengedepankan prinsip kearifan, kebijakan, dan keadilan bagi semua pihak. Kesepakatan konflik hanya bisa diselesaikan dengan mekanisme internal sesuai AD/ART partai menjadi langkah maju dibandingkan tetap terus berseteru di jalur hukum.

Di penghujung 2015 Menkumham mengeluarkan surat pencabutan pengesahan pengurus DPP Agung Laksono. Namun pihak Aburizal Bakrie tidak serta merta mendaftar hasil Munas Bali ke kementerian. Langkah itu patut diapresiasi sebagai bentuk pendinginan agar konflik tidak berlarut-larut. Bisa dibayangkan betapa runyam seandainya Munas Bali mendaftarkan diri dan mengantongi surat sah, kemudian pihak Munas Jakarta menggugat.

Konflik bakal tidak berujung dan memasuki lorong gelap ke depan. Potensi saling gugat menggugat soal keabsahan pengurus bisa terus berlanjut. Ini menjadi kerugian besar bagi perjalanan politik Golkar ke depan. Kinerja pengurus yang duduk di kursi legislatif bisa terganggu, demikian pula dengan tokoh yang memegang kendali eksekutif. Langkah kader Golkar akan terhambat karena disibukkan dengan kubu siapa yang memiliki keabsahan dalam memegang kendali partai.

Pondasi penuntasan konflik kini telah dibangun lewat usulan Munas yang dipercepat. Sejumlah tokoh seperti Jusuf Kalla, BJ Habibie, Akbar Tandjung, Muladi, dan Poros Muda Golkar telah memberikan persetujuan untuk Munas. Mereka sepakat pelaksanaan Munas yang dipercepat menjadi kunci penyelesaian. Mekanisme Munas harus didahului musyawarah-mufakat dan rapat pimpinan nasional (Rapimnas) yang dihadiri kedua pihak. Mengawali tahun 2016 publik memiliki optimisme agar kericuhan politik di internal Golkar yang terjadi sepanjang 2015 bisa segera berlalu. Dan, Partai Golkar menjadi bagian untuk mewujudkan harapan publik itu. Semoga!!! (FS.Swantoro). 

 

 

Category: Scrutiny 2015-2017

 

program Kuliah Umum yang menghadirkan para negarawan, guru bangsa, serta tokoh & ahli di bidangnya. 

program Diskusi Publik reguler yang mengangkat tema-tema penting, aktual, dan faktual.


Membaca DEBAT CAPRES Seri-2: Antara Capaian dan Optimisme Keberlanjutan Kebijakan

saksikan selengkapnya di:

YouTube Channel
youtube.com/c/parasyndicate

  • 1
  • 2