Kalau kita sependapat dengan data hasil pembangunan selama ini, sesungguhnya bisa disimpulkan, hasilnya masih jauh panggang dari api. Dengan ungkapan lain, hasil pembangunan 2015 sesungguhnya belum mencapai target. Dari lima indikator yang dilekatkan pada UU APBN Perubahan 2015, tiga di antaranya dipastikan tidak tercapai, yakni angka kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, dan ketimpangan pendapatan (Kompas, 5/1/2016). 

Dalam Pasal 32 APBN Perubahan 2015 menegaskan, bahwa pemerintah dalam melaksanakan APBN 2015 mengupayakan pemenuhan sasaran pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Indikatornya meliputi angka kemiskinan turun menjadi 10,3 persen, tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 5,6 persen, rasio gini turun menjadi 0,40, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) naik menjadi 69,4, dan setiap 1% pertumbuhan ekonomi menciptakan lapangan kerja 250.000 orang.

Sementara, data hingga 4 Januari 2016 menunjukkan, jumlah penduduk miskin 28,51 juta jiwa. Sementara penduduk miskin per September 2014 berjumlah 27,73 juta jiwa. Artinya, jumlah penduduk miskin tidak berkurang, tapi malah bertambah. Selain itu, karakter kemiskinannya lebih parah. Hal ini tecermin pada indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan.  Per September 2015, indeks kedalaman kemiskinan sebesar 1,841 atau lebih dalam ketimbang September 2014 sebesar 1,751. Demikian pula indeks keparahan kemiskinan, angka 0,441 per September 2014 menjadi 0,511 per September 2015. Dalam kaitan itu, rasio gini juga melebar. 

Secara garis besar, perekonomian 2016 masih akan dihadapkan pada tantangan yang kurang lebih sama dengan tahun 2015. Perekonomian domestik masih dalam posisi cukup rentan. Tingginya kerentanan ekonomi domestik tidak terlepas dari situasi ekonomi global yang masih diwarnai beberapa anomali dan dihadapkan pada tekanan akibat melambatnya ekonomi Tiongkok, lesunya harga komoditas dunia, dan normalisasi kebijakan moneter Bank Sentral AS.

Sementara dalam kaitan infrastruktur yang sedang digenjot pemerintah, tantangan terbesar adalah terkait kesinambungan pembiayaan. Upaya menggenjot pembiayaan infrastruktur dengan memperbesar defisit anggaran yang dibiayai dengan utang harus dibarengi dengan peningkatan kepiawaian mengelola risiko, khususnya di tengah tren peningkatan utang luar negeri (pemerintah dan swasta) dan nilai tukar yang masih berpotensi dalam tekanan dengan kemungkinan naiknya kembali suku bunga AS ke depan. 

Tantangan pembiayaan juga perlu dijawab pemerintah dengan kreativitas dalam realisasi target penerimaan pajak. Ingat, penerimaan pajak tahun 2015 tidak mencapai target hingga Dirjen Pajak harus mengundurkan diri. Singkatnya, selain kepiawaian mitigasi dampak situasi global yang masih berat, kita tetap harus fokus melanjutkan upaya stimulasi dan restrukturisasi ekonomi dalam negeri. Kalau tidak, kita akan ketinggalan kereta dalam menjalankan roda pembangunan ekonomi ke depan yang berkesinambungan (FS. Swantoro). 

Category: Scrutiny 2015-2017

 

program Kuliah Umum yang menghadirkan para negarawan, guru bangsa, serta tokoh & ahli di bidangnya. 

program Diskusi Publik reguler yang mengangkat tema-tema penting, aktual, dan faktual.


Membaca DEBAT CAPRES Seri-2: Antara Capaian dan Optimisme Keberlanjutan Kebijakan

saksikan selengkapnya di:

YouTube Channel
youtube.com/c/parasyndicate

  • 1
  • 2