Tahun 2015 akan segera berakhir, disusul tahun 2016 yang tinggal beberapa jam lagi. Menghadapi masa depan Republik, betapa berat tantangan yang dihadapi sekarang ini untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam kehidupan politik, bangsa ini sedang kehilangan arah dan berjalan di tempat. Kondisi itu sangat memprihatinkan karena bersamaan dengan realita tadi muncul relasi a-simetris antar elite politik atau sesama penyelenggara negara hingga mengancam kelangsungan hidup bangsa. 

Sementara buku yang kita baca saat Kilometer Nol tahun 1945, bangsa ini justru hidup dalam kondisi saling percaya saat tingggi. Saat itu, pemikiran Soekarno bertemu dengan pemikiran Hatta, Sjahrir, Yamin, Agus Salim, Ki Hadjar, Natsir, Ali Sastro, Djuanda dan sebagainya, sehingga muncul pemikiran tentang dasar negara dan ideologi Pancasila.

Meski sekarang kita mempraktekan demokrasi, tapi realitanya antarkelompok tidak bersedia saling mengalah, menjunjung nilai moral dan cita-cita bersama. Karena itu, demokrasi kini berada di tubir jurang dan bangsa  kita sedang menghadapi persoalan serius. 

Indonesia sedang memasuki fase jebakan demokrasi. Kita akan sulit bergerak karena politisi didominasi pemilik modal atau pemberi modal. Sudah bukan rahasia lagi, untuk eksis di panggung politik, elite politik harus bermodal besar. Fenomena ini sungguh memprihatinkan, karena Pancasila sebagai sistem ideologi dan dasar negara, kian tidak berdaya. 

Padahal tanpa Pancasila, penguatan demokrasi substansial bisa kehilangan roh keadilannya. Dampaknya kegaduhan politik di parlemen atau istana membuat iklim demokrasi menjadi tidak kondusif. Karena itu, perlu ada revitalisasi dan reaktualisasi penegakan konstitusi dalam kehidupan politik yang bermakna. Upaya revitalisasi itu untuk menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam mengisi ruang penguatan demokrasi substansial. Langkah itu harus dilakukan institusi politik di parlemen, partai politik, pemerintah, dan elite politik.       

Harus diakui ada sejumlah faktor yang mempengaruhinya. Pertama, kerapuhan sistemik dari institusi hukum. Penegakan hukum yang rapuh melahirkan permisivitas dalam banyak dimensi. Konteks ini memberi peluang bagi pemilik modal mengejar keuntungan ekonomi sekaligus politik. Kedua, praktik demokrasi liberal sangat mahal. Tesis kaum liberal yang menempatkan kemapanan ekonomi sebagai syarat bagi pembangunan politik menyebabkan politik kian tidak bermoral hanya sekedar siapa, mendapat apa, kapan, dan bagaimana, serta berapa banyak. 

Situasi itu tak hanya menjadikan politik sebagai privilese orang kaya, tetapi juga memaksa para politisi semakin rakus, tamak, tak bermoral, dan hanya memburu rente. Karena itu, rakyat perlu merapatkan barisan agar masih ada harapan bagi kehidupan politik 2016 nanti (Swantoro).

Category: Scrutiny 2015-2017

 

program Kuliah Umum yang menghadirkan para negarawan, guru bangsa, serta tokoh & ahli di bidangnya. 

program Diskusi Publik reguler yang mengangkat tema-tema penting, aktual, dan faktual.


Membaca DEBAT CAPRES Seri-2: Antara Capaian dan Optimisme Keberlanjutan Kebijakan

saksikan selengkapnya di:

YouTube Channel
youtube.com/c/parasyndicate

  • 1
  • 2