Sudah satu tahun dua bulan Jokowi-JK memimpin pemerintahan. Jika ditarik mundur, di awalnya ada optimisme publik yang sangat besar atas pelantikan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang memenangi Pemilu Presiden 2014. Namun harapan yang besar itu secara perlahan tergerus kinerja pemerintahan yang tidak memuaskan publik, yang memasuki akhir tahun jadi melebar ke pendulum pesimisme. Harapan yang membubung tinggi itu seperti balon yang lepas ke udara.  

 

Pergeseran itu menjadi gejala umum pentas politik 2015. Kami menyebutnya fenomena politik asimetris. Pemandangan politik di tahun 2015 diwarnai gejala ketidaksesuaian atau ketidakcocokan antara nalar/nurani publik dengan fakta/peristiwa politik yang terjadi, sehingga menimbulkan ketidaknyamanan dan kegalauan yang meluas di publik. Gejala ini menjadi sentimen dominan saat ini, akibat dari akrobat politik menampilkan kegaduhan dan geliat ekonomi mengalami pelambatan.

 

Fragmentasi Kabinet Kerja jadi faktor penting yang menghambat kinerja pemerintahan. Adanya faksi di antara para menteri di kabinet Jokowi, yang kabarnya memperebutkan perburuan rente, menjadi ancaman serius bagi soliditas pemerintahan. Presiden Jokowi masih direpotkan lagi menghadapi loyalitas ganda para menterinya yang berasal dari parpol, antara mematuhi Presiden atau mengikuti bos partainya. Kondisi ini berakibat Presiden sebagai kepala pemerintahan tampak kerepotan memegang kendali politik di lingkar kabinetnya. Hal ini terbaca publik sebagai anomali manajemen di kabinet. 

 

Lemahnya kendali politik Presiden Jokowi ini juga terjadi utamanya ketika berhadapan dengan kekuatan politik partai-partai. Kekuasaan presidensial Presiden Jokowi dengan mandat 53 persen lebih suara pemilu tampak kurang berdaya menghadapi riil manuver politik partai-partai. Kekuatan politik partai-partai, baik partai pengusung dan partai pendukung maupun desakan dari oposisi, tidak berada dalam kendali Presiden Jokowi. Kondisi riil politik ini disebabkan posisi politik Jokowi yang hanya “petugas partai”. Jokowi bukanlah ketua umum partai atau tidak memegang posisi sebagai elite tertinggi partainya. Fakta ini memerangkap Presiden Jokowi seperti “Presiden tanpa mahkota”.

 

Fenomena politik asimetris paling tampak dari pentas “yang mulia” DPR. Secara umum publik menilai wakil rakyat periode 2014-2019 ini dominan menampilkan politik untuk kepentingan pribadi dan elite politik daripada mengutamakan kepentingan rakyat. Alih-alih menampilkan dinamika di DPR, para wakil rakyat malah lebih banyak membikin kegaduhan politik dan friksi kepentingan berkelanjutan di DPR. Akibatnya kinerja DPR jauh dari optimal dan cenderung buruk. Catatan tahun 2015, DPR baru mengesahkan 2 dari 39 RUU prioritas Prolegnas 2015. Pantas jika DPR saat ini disebut sangat buruk.    

 

Sidang kasus pelanggaran etik Setya Novanto di MKD semakin memperburuk citra DPR. Sudah berkinerja buruk, sikap nonsense DPR yang membelakangi etika dan moral politik adalah pengkhianatan kehendak rakyat. Sidang “dagelan” MKD yang tanpa putusan dan Novanto yang bertukar posisi menjadi ketua fraksi di DPR jelas menjadi episode akhir tahun yang semakin memerosotkan kehormatan dan kewibawaan DPR. (Ari Nurcahyo)

Category: Scrutiny 2015-2017

 

program Kuliah Umum yang menghadirkan para negarawan, guru bangsa, serta tokoh & ahli di bidangnya. 

program Diskusi Publik reguler yang mengangkat tema-tema penting, aktual, dan faktual.


Membaca DEBAT CAPRES Seri-2: Antara Capaian dan Optimisme Keberlanjutan Kebijakan

saksikan selengkapnya di:

YouTube Channel
youtube.com/c/parasyndicate

  • 1
  • 2