Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar hasil Musyawarah Nasional Bali menetapkan Ketua Fraksi Partai Golkar Ade Komarudin sebagai Ketua DPR menggantikan Setya Novanto. Adapun Novanto mendapat posisi sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR, menggantikan Ade Komarudin (Kompas, 18/12/2015). Putusan itu diambil dalam rapat pleno DPP Partai Golkar, di Bakrie Tower, Jakarta (17/12).

Bendahara Umum Partai Golkar hasil Munas Bali, yang juga Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR, Bambang Soesatyo, mengatakan, keputusan itu merupakan kesepakatan bersama dari semua pengurus harian DPP Partai Golkar. Pemilihan Ade bukan berdasarkan hak prerogatif Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Bali, Aburizal Bakrie.

Pengunduran diri Setya Novanto dari kursi Ketua DPR memberi pekerjaan rumah baru anggota Dewan. Karena kursi Ketua DPR yang kosong, harus segera diisi. Jika mengutip UU No. 17 Tahun 2014 Tentang MD3, kalau Ketua atau Wakil Ketua DPR berhenti dari jabatannya, anggota dewan secepatnya mengadakan pergantian. Berikutnya, Ketua DPR sementara yang ditetapkan dalam rapim akan melantik Ketua DPR baru yang diajukan Fraksi Partai Golkar dalam rapat paripurna. Setelah Setya Novanto meninggalkan posisinya sebagai Ketua DPR, tugas yang harus diselesaikan adalah mengisi kekosongan pimpinan DPR.

Membaca surat yang ditujukan kepada pimpinan DPR, Novanto, politisi dari Golkar ini, mengundurkan diri sebagai Ketua DPR dengan alasan menjaga harkat, martabat, dan kehormatan anggota DPR, serta menjaga ketenangan masyarakat. Meski semua anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) menyatakan Novanto telah melakukan pelanggaran etika sedang dan berat, tapi MKD tidak mengeluarkan putusan apa pun soal pelanggaran etika Novanto. Pengunduran diri Novanto dijadikan alasan pimpinan MKD menutup persidangan.

Publik kini berharap pemilihan pimpinan DPR tidak sampai menimbulkan kegaduhan. Ada baiknya pimpinan partai politik bertemu dan bermusyawarah mencari solusi atas masalah tersebut agar pimpinan DPR mencerminkan prinsip keadilan dan demokrasi. Yang harus dipahami pimpinan DPR sebagai juru bicara harus mampu mengangkat citra DPR yang berada di titik nadir.

Momentum mundurnya Novanto bisa dimanfaatkan fraksi-fraksi di DPR melihat bagaimana komposisi pimpinan DPR mendatang mampu menjawab tren turunnya kepercayaan publik kepada DPR. DPR membutuhkan sosok pemimpin yang matang dan berjiwa negarawan. Untuk kesekian kalinya wajah Wakil Rakyat menjadi Top of The News berbagai media cetak dan elektronik. Kisah “buruk muka DPR” sepertinya tak pernah habis dirundung malang. Kabar tak sedap, sering menerpa para wakil rakyat kita (FS. Swantoro).

Category: Scrutiny 2015-2017

 

program Kuliah Umum yang menghadirkan para negarawan, guru bangsa, serta tokoh & ahli di bidangnya. 

program Diskusi Publik reguler yang mengangkat tema-tema penting, aktual, dan faktual.


Membaca DEBAT CAPRES Seri-2: Antara Capaian dan Optimisme Keberlanjutan Kebijakan

saksikan selengkapnya di:

YouTube Channel
youtube.com/c/parasyndicate

  • 1
  • 2