Pengusaha Muhammad Riza Chalid sudah dua kali tidak memenuhi panggilan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) tanpa memberi alasan untuk memberikan keterangan terkait dugaan pelanggaran etika yang dilakukan Ketua DPR Setya Novanto. Sementara Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan memenuhi panggilan MKD menjadi saksi di Gedung MPR/DPR/DPD hari Senin (Kompas, 15/12). 

 

Setelah dua kali gagal menghadirkan Riza Chalid, sidang pleno MKD memutuskan tidak lagi memanggilnya. Fakta yang diperoleh dalam empat persidangan MKD dinilai cukup untuk membuat kesimpulan dalam perkara Novanto ini. Empat persidangan yang dimaksud adalah menghadirkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (FI) Maroef Sjamsoeddin, Novanto, serta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan.

Sejak awal sudah terbukti ada pertemuan antara Setya Novanto, Riza Chalid, dan Maroef Sjamsoeddin. Seharusnya akan lebih baik kalau ada kesaksian Riza Chalid karena dia yang mengetahui anatomi percakapan dan yang dominan. MKD memutuskan tidak memanggil Riza Chalid karena yang bersangkutan tidak pernah merespons panggilan MKD sebanyak dua kali. Keberadaan Riza Chalid sulit dilacak karena tidak tersentuh dan ditengarai sudah tidak berada di Indonesia.

MKD akan menggelar sidang untuk memutuskan ada tidaknya pelanggaran etika oleh Novanto. Jika ada, lalu diputuskan sanksinya. Setiap anggota MKD akan memberikan pendapatnya. Suara mayoritas anggota MKD akan dijadikan kesimpulan sementara suara minoritas menjadi pendapat berbeda (dissenting opinion).

Mahkamah Kehormatan Dewan adalah alat kelengkapan DPR yang berfungsi menjaga dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR. Namun, dalam menangani pengaduan kasus pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden, anggota MKD belum menunjukkan semangat itu. Menurut Pasal 11 Peraturan DPR No 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik DPR menyatakan dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang, anggota MKD harus bersikap independen dan bebas dari pengaruh fraksi atau pihak lain. Tapi tiga anggota MKD Fraksi Partai Golkar menghadiri konperensi pers yang di gelar MenkoPolhukam Luhut Panjaitan.  

Sebagai turunan Pasal 11 Kode Etik DPR, MKD secara internal telah membuat kesepakatan, yaitu demi menjaga obyektivitas dan independensi, anggota dan pimpinan tak diperbolehkan menemui saksi, pengadu, atau teradu selama persidangan perkara masih berlangsung. Dengan pertimbangan itu, langkah tiga anggota MKD dari Fraksi Partai Golkar telah merendahkan harkat dan martabat MKD. Dengan kehadiran tiga anggota MKD dalam jumpa pers Luhut menunjukkan MKD tidak menjalankan fungsinya sebagai penegak etika kedewanan. Alih-alih menjaga etika, mereka justru melanggar etika itu. Setelah anggota DPR mendapat posisi sebagai anggota MKD, mereka harus sadar, tidak boleh lagi terpengaruh kepentingan partai. 

Memang tidak mudah karena DPR adalah lembaga politik. Namun filosofi dan hakikat MKD adalah sebagai mahkamah penjaga kehormatan DPR. Kepada siapa lagi sesama anggota DPR harus mencontoh kalau MKD yang harusnya menjadi teladan justru tidak bertanggung jawab secara etika dan mempertontonkan sesuatu yang tidak layak dan pantas bagi publik (FS. Swantoro).

Category: Scrutiny 2015-2017

 

program Kuliah Umum yang menghadirkan para negarawan, guru bangsa, serta tokoh & ahli di bidangnya. 

program Diskusi Publik reguler yang mengangkat tema-tema penting, aktual, dan faktual.


Membaca DEBAT CAPRES Seri-2: Antara Capaian dan Optimisme Keberlanjutan Kebijakan

saksikan selengkapnya di:

YouTube Channel
youtube.com/c/parasyndicate

  • 1
  • 2