Abad ke-21 adalah abad perempuan, demikian pendapat futurolog terkenal John Naisbitt dan Patricia Aburdene. Selain kepemimpinan mereka dalam menggerakkan ekonomi berbasis jasa yang mendominasi era ini, reposisi peran mereka di kancah kehidupan publik pun akan semakin diperhitungkan. Dan kini kita masih berada di tahun yang ke-15, umur abad ke-21 masih panjang. Menyusul baru dilangsungkannya Pilkada serentak, wacana kepemimpinan perempuan ini menggoda untuk ditarik ke ranah politik.  

Dilantiknya Megawati Soekarnoputri menjadi Presiden Republik Indonesia ke-5 tahun 2001, yang bertepatan dengan dimulainya abad ke-21 menjadi tonggak sejarah yang sangat penting untuk kiprah dan kepemimpian perempuan di ranah politik tanah air. Fakta itu telah mendobrak hegemoni laki-laki yang selama itu demikian kental. Di ranah legislatif, keberadaan Undang-Undang Nomoer 8 tahun 2012, terutama pasal 55 dan 56 ayat 2, yang mensyaratkan paling sedikit 30 persen keterwakilan perempuan dalam daftar bakal calon dari Parpol dalam penyelenggaraan Pemilu DPR, DPD dan DPRD, turut membuka peluang bagi mereka untuk tampil. Sayangnya, hingga kini proporsi itu masih jauh dari terpenuhi. Berhitung mundur sejak Pemilu 1999, proporsi perempuan yang terpilih menjadi anggota parlemen baru 9,2 persen saja, lalu meningkat menjadi 11,81 persen pada tahun 2004, dan naik lagi menjadi 18,2 persen pada Pemilu 2009.  Namun, pada pemilu tahun 2014, proporsi ini turun lagi menjadi hanya 17,3 persen. Lantas bagaimana dengan proporsi dalam Pilkada serentak yang baru lalu?

Dalam Pilkada serentak di 264 daerah tanggal 9 Desember lalu, keterwakilan perempuan memang hanya 7,2 persen saja, atau berjumlah 123 calon saja dari keseluruhan, dengan perincian 57 calon bupati dan walikota, 66 calon wakil bupati dan calon wakil walikota, serta 5 calon wakil gubernur.  Walau masih kecil, fenomena ini menarik untuk disimak, apalagi menurut hasil hitung cepat, setidaknya ada 35 kepala/wakil kepala daerah perempuan yang berhasil memenangi Pilkada kali ini. Entah terpilihnya mereka memang karena reputasi dan kinerja yang diyakini baik, atau karena indikasi pengaruh kedinastian politik maupun karena faktor popularitas semata. 

Untuk hasil resminya, KPU akan mengumumkan nanti pada tanggal 21-22 Desember untuk tingkat Kabupaten/Kota, dan 22-23 Desember  untuk tingkat Provinsi, bertepatan dengan perayaan Hari Ibu. Jika hasil hitung cepat benar, maka kita akan memiliki setidaknya 35 pemimpin perempuan di ranah eksekutif daerah. Dari kacamata keterwakilan, kinerja mereka ini nantinya bisa sangat mempengaruhi peta preferensi pilihan pada calon perempuan di masa mendatang. 

Mengambil momen Hari Ibu tanggal 22 Desember, yang pada awalnya dimaksudkan untuk mengenang semangat dan perjuangan para perempuan dalam upaya perbaikan bangsa, maka ada harapan mereka yang terpilih ini selanjutnya akan bekerja dengan misi yang sama, yakni untuk sebaik-baiknya mengupayakan perbaikan kualitas bangsa. Antara lain, ini bisa ditempuh melalui kebijakan-kebijakan penting yang strategis seperti bidang kesehatan dan pendidikan. Dan jika dalam pertemuan Bung Karno dengan perwakilan perempuan dulu saling sepakat untuk memakai kata ibu dalam konteks perayaan Hari Ibu, di mana ibu bukan saja citra pembawa janin, yang melahirkan bayi, menjaga, merawat, mendidik dan membesarkannya; namun juga sosok perempuan pejuang, berwasasan, dan pembela keyakinan, harapannya totalitas seperti itu juga ada dalam diri dan relasi mereka yang terpilih ini dengan masyarakat.  Abad 21 masih berlangsung lama, dan kiprah mereka yang terpilih saat ini akan turut menjawab benar berlaku atau tidaknya tren kepemimpinan perempuan sebagaimana diprediksi oleh kedua futurolog tadi. (L. Bekti Waluyo)

 

Category: Scrutiny 2015-2017

 

program Kuliah Umum yang menghadirkan para negarawan, guru bangsa, serta tokoh & ahli di bidangnya. 

program Diskusi Publik reguler yang mengangkat tema-tema penting, aktual, dan faktual.


Membaca DEBAT CAPRES Seri-2: Antara Capaian dan Optimisme Keberlanjutan Kebijakan

saksikan selengkapnya di:

YouTube Channel
youtube.com/c/parasyndicate

  • 1
  • 2