Indonesia terus mengalami pertumbuhan ekonomi selama lima belas tahun terakhir ini, namun yang paling menikmati adalah kaum kaya, demikian catatan Bank Dunia di laman Feature Story-nya tanggal 8 Desember 2015. Kelas menengah memang bertumbuh, namun yang paling diuntungkan hanyalah 20 persen penduduk yang termasuk kaya, dan mengesampingkan 80 persen populasi lainnya, yang berarti lebih dari 205 juta orang. Pernyataan itu senada dengan yang disampaikan Direktur Bank Dunia untuk Indonesia, Rodrigo Chaves, saat menyampaikan laporan yang bertajuk: Ketimpangan Semakin Lebar,  yang walaupun tidak menjadi berita utama, mendapatkan porsi pemberitaan di halaman depan sejumlah media (9/12/20015)

Dari rata-rata pertumbuhan pertahun yang mencapai 5,4 persen, di tanah air ini, 50,3 persen dari seluruh kekayaan negeri ada di tangan 1 persen rumah tangga terkaya. Dalam hal penguasaan kekayaan oleh segelintir orang ini, Indonesia hanya ada di bawah Rusia (66,2 persen) dan sedikit di bawah Thailand (50,5 persen). Pertumbuhan Ekonomi Dinikmati Warga Kaya, demikian Kompas mencatatnya dalam sebuah artikel di halaman muka. Adapun timbal hasil tinggi mereka diperoleh dari aset keuangan dan properti. 

Dari pertumbuhan yang cukup signifikan itu, ternyata gini ratio kita justru tercatat terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2000, gini ratio kita tercatat di besaran 0,30 persen, dan sekarang ini telah menjadi 0,42 persen, angka tertinggi yang pernah tercatat. Menurut Chaves, merujuk pada laporan itu, ini setara dengan Uganda dan Pantai Gading, bahkan lebih buruk dari Ethiopia yang notabene masihlah tinggi konflik. Rakyat Merdeka mengulas ini dalam artikelnya di laman depan yang berjudul: Hina Sekali, Kita Lebih Buruk Dari Ethiopia…

 

Banyak Sebab, Sedikit Jawab

Dari data-data ini juga terbaca bahwa lebih dari 75 persen dari seluruh kekayaan negeri ternyata ada di tangan 10 persen orang saja. Mengapa bisa demikian? Ada banyak sebab yang selain mendesak untuk diurai, namun juga untuk dicarikan jalan keluar dengan tingkat keseriusan total. Di antara sebab-sebab yang kemungkinan besar sudah diinventaris oleh pemerintah dan para pemikir ekonomi kita adalah fakta bahwa selama ini pertumbuhan kita ditopang oleh ekonomi konglomerasi, lalu masalah terkait cara pemungutan pajak penghasilan, maraknya korupsi, kolusi dan nepotisme dalam berbagai perwujudan wajahnya, ketimpangan upah dan rupa-rupa ketidaksetaraan yang lainnnya.

Selain itu, yang tak kalah besar pengaruhnya adalah perbedaan kesempatan antar si kaya dan si miskin sejak lahir. Artinya, akses-akses penting yang diperlukan untuk bertumbuh seperti akses pendidikan, kesehatan, ketersediaan tempat tinggal, informasi dan semacamnya tidak pernah menjadi masalah bagi mereka yang kaya. Sebaliknya, masyarakat miskin banyak mendapatkan kesulitan untuk mengakses itu semua. Jika saja urusan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan tempat tinggal sudah mendapatkan jawaban pasti dari sistem yang dibangun pemerintah, ceritanya sangat mungkin akan berbeda. Dalam kata lain, di antara kita, sedari awal sudah ada ketidaksetaraan kesempatan. Nasib dari tiap anak generasi ini sangat dipengaruhi oleh kondisi keluarganya. Begitu juga dengan kondisi di pasar kerja, dimana mereka yang memiliki skill tinggi mendapatkan upah yang tinggi, sementara yang skill atau pendidikannya pas-pasan banyak terjebak dalam tuntutan produksi yang, dalam hal ini, mereduksi kesempatan untuk bisa meningkatkan skill mereka. 

Fakta bahwa urusan kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat miskin menggerogoti habis pendapatan mereka adalah hal lain yang memperkeruh ini.  Di luar sana, keluhan gaji habis untuk membayar sekolah anak atau untuk berobat bukanlah cerita yang asing.  Belum lagi dampak dari kebijakan-kebijakan ekonomi yang menitikberatkan posisi kita sebagai pasar, yang langsung ataupun tidak mendorong tingkat konsumsi menjadi lebih tinggi, semakin memperparah keadaan ini. 

Pertaruhan Besar Masa Depan

Jika disparitas yang kian menganga ini dibiarkan saja, atau berhenti pada jawaban normatif saja, maka resiko besar menanti dengan mulutnya yang menganga. Selain pertumbuhan ekonomi nasional yang menjadi pincang, cepat atau lambat ini juga menjadikan kondisi rawan konflik, baik karena dipicu oleh masalah kecemburuan sosial atau bahkan benar-benar masalah perut. Pembiaran, dalam hal ini, berarti menjauhkan kita dari cita-cita kesejahteraan dan keadilan sosial. 

Hasil survei lain yang dirilis oleh Bank Dunia, bahwa 60 persen dari responden di tanah air mengatakan rela jika pertumbuhan ekonomi rendah asal ketimpangan juga berkurang, bisa menjadi pintu masuk momen penyadaran bersama bahwa pembangunan nasional tidak boleh melupakan prinsip kemanusiaan, asas keadilan dan cita-cita kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. 

Rencana Bapenas yang telah menyiapkan sejumlah langkah untuk mengatasi kesenjangan ekonomi layak untuk diapresiasi. Semoga saja rencana jangka menengah untuk menciptakan lapangan kerja dan transformasi manufaktur bisa segera terwujud. Begitu juga dengan program-program sosial, seperti Program Keluarga Harapan, yang dirancang untuk setidaknya menjawab kebutuhan akses pendidikan dan kesehatan. Rapor merah kali ini semoga menyentuh saraf kesadaran semua pihak untuk tidak lagi membiarkan praktek-praktek yang memperdaya masyarakat, namun mendorong semangat keterlibatan kita dalam mendukung praktek-praktek yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat. (L. Bekti Waluyo)

Category: Scrutiny 2015-2017

 

program Kuliah Umum yang menghadirkan para negarawan, guru bangsa, serta tokoh & ahli di bidangnya. 

program Diskusi Publik reguler yang mengangkat tema-tema penting, aktual, dan faktual.


Membaca DEBAT CAPRES Seri-2: Antara Capaian dan Optimisme Keberlanjutan Kebijakan

saksikan selengkapnya di:

YouTube Channel
youtube.com/c/parasyndicate

  • 1
  • 2