Pilkada Serentak 9 Desember 2015 Demokrasi IndonesiaPresiden Joko Widodo mengajak seluruh rakyat Indonesia yang wilayahnya digelar pemilihan kepala daerah serentak, 9 Desember 2015 agar menggunakan hak pilihnya. Pilkada serentak dalam konteks demokrasi lokal pertama kali digelar ini adalah kegembiraan politik yang patut dirayakan bersama. Presiden Jokowi meminta semua pihak menjaga kelancaran keamanan dan pelaksanaan Pilkada di 269 daerah itu (Kompas, 8/12/2015).

 

Presiden juga menghimbau semua pihak agar tertib, damai, dan sejuk. Bagi partai politik atau gabungan partai pemenang pilkada agar tidak jumawa. Sebaliknya, bagi pasangan calon yang kalah tidak perlu marah dan ngamuk. Jika ada perbedaan pendapat, hal itu dapat diselesaikan dengan damai, dewasa, dan demokratis sesuai aturan undang-undang yang ada. 

Harus diakui, dalam era demokrasi terbuka sekarang ini muncul banyak pejabat publik di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten atau kota hasil pilihan langsung rakyat. Namun di antara mereka, masih sedikit pemimpin yang sungguh-sungguh bekerja untuk rakyat, bangsa dan negara. Yang paling banyak justru mereka (pemimpin) yang mencari kerja.

Itu terbukti dari pelaksanaan Pilkada Serentak 9 Desember ini. Sehari jelang pungutan suara anggota Bawaslu, Daniel Zuchron menerima laporan sejumlah daerah mengenai indikasi politik uang untuk memengaruhi pilihan pemilih. Laporan indikasi politik uang itu terjadi di Kabupaten Musi Rawas Utara, Bali, Lampung. Modusnya beragam, ada membagikan uang, sarung, kaus, sembako, dan barang kebutuhan pokok pemilih. Daniel menambahkan jauh hari telah mengingatkan jajarannya untuk mengawasi potensi terjadinya politik uang ketika masa tenang pemungutan suara dimulai. 

Terlepas dari semua itu, kiranya perlu dipikirkan agar sekitar 100 juta pemilih yang akan memberikan hak suaranya dalam pilkada serentak benar-benar memperhatikan figur calon kepala daerah yang akan berkompetisi. Pilihan calon yang tepat akan membuat pemerintahan daerah menjadi efektif dan demokratis. Akibat kampanye sepi, jika masyarakat tidak kritis, otomatis kondisi ini akan menguntungkan calon petahana. Seandainya calon petahana itu berprestasi, tentu akan berdampak positif. Sebaliknya, jika petahana di suatu daerah bukan figur yang bagus, kondisi itu pasti merugikan masyarakat itu sendiri. 

Sepinya masa kampanye Pesta Demokrasi Lokal Serentak ini tidak hanya menjadi sinyal bagi potensi terjadinya politik uang jelang pemungutan suara, tapi harus menjadi peringatan akan potensi konflik saat pemungutan suara 9 Desember 2015. Oleh sebab itu, aparat keamanan perlu mengantisipasi potensi konflik dengan deteksi dini dan menyiagakan personel secara maksimal dan bersikap adil. Dari pengalaman Pilkada 2005-2010, mayoritas konflik meledak saat rekapitulasi suara ketika kampanye sepi. Kalau kampanye ramai ada letupan-letupan kecil itu mengurangi konflik. Dengan kampanye sepi konflik bisa terjadi pada pemungutan suara atau rekapitulasi hasil suara. 

Peringatan itu penting. Karena sepinya kampanye Pilkada serentak ini bisa menjadi indikasi calon kepala daerah tak sesuai harapan publik atau calon menabung dana kampanye untuk hari pemungutan suara. Ada kecenderungan mereka menahan uang kampanye untuk membeli suara saat pemungutan suara, seperti serangan fajar dan politik uang. Kalau itu yang terjadi, bisa mencederai kualitas Pesta Demokrasi Lokal Serentak pertama ini (Swan). 

 

Category: Scrutiny 2015-2017

 

program Kuliah Umum yang menghadirkan para negarawan, guru bangsa, serta tokoh & ahli di bidangnya. 

program Diskusi Publik reguler yang mengangkat tema-tema penting, aktual, dan faktual.


Membaca DEBAT CAPRES Seri-2: Antara Capaian dan Optimisme Keberlanjutan Kebijakan

saksikan selengkapnya di:

YouTube Channel
youtube.com/c/parasyndicate

  • 1
  • 2