Dalam trilogi Star Wars, dunia kebaikan pantas bersyukur karena memiliki ksatria Jedi yang tangguh, mumpuni dan berintegritas tinggi seperti Obi-Wan Kenobi. Banyak keteladanan ditunjukkannya saat menghadapi dark siders, baik dalam afiliasi mereka dengan organisasi kegelapan seperti Sith, maupun saat mereka beraksi sendirian sebagai Dark Side Adapts atau Dark Jedi. Jika dalam Star Wars pihak-pihak yang berhadapan jelas keberadaannya, dalam  proxy wars, yang ditengarai tengah berlangsung seru di tanah air tercinta ini, kondisinya lain sekali. Tidak mudah untuk mendeteksi mana kawan dan mana lawan. Begitu banyak intrik. Berpilin-pilin. Sementara, urusan etika dan keutamaan lain tidak lagi menjadi isu. 

Secara sederhana, proxy war adalah perang atau intervensi tidak langsung, yang mana pelakunya menggunakan proksi atau boneka untuk target khusus tertentu. Proxy war tidak lahir sendirian. Dalam lingkup yang lebih sempit, dia bersaudara dengan proxy battle atau proxy fight, yang kemudian sangat mungkin keterkaitannya berlapis-lapis. Dalam konteks ini, pihak yang berkepentingan bisa jadi level negara, investor, perusahaan multinasional, parpol, politisi dan seterusnya menurut tingkatannya masing-masing. Untuk hubungan antara yang berkepentingan dengan proksinya pun tak kalah beragam, bisa jadi itu sebagai rekanan, klien, hingga sekedar sebagai pion. Sementara sebagai proksinya bisa saja itu negara kecil, organisasi termasuk LSM dan ormas, media massa dan sebagainya. Siapa saja mungkin. Dan pemilik kepentingan itu sangat piawai dalam mengorganisir konfrontasi melalui celah-celah yang ada, termasuk menciptakan celah itu sendiri. Intinya di sini adalah, pemilik kepentingan itu menghindari kontak secara langsung. Karenanya, tidaklah mudah untuk bisa langsung mendeteksi siapa-siapa yang sebenarnya tengah memainkan atau dimainkan siapa. Karenanya, kewaspadaan dan kecermatan membaca penting untuk mulai menjadi bagian dari kesadaran publik.  


Kontrak Karya dan Kepentingan Besar Lainnya 

Perhatian media massa dan publik pada sidang etik MKD terkait kasus kontrak karya Freeport sangat besar. Tak bisa disangkal, urusan etika yang menyangkut wakil rakyat memang sangat penting untuk segera diselesaikan dengan baik karena ini berdampak langsung pada reputasi DPR dan kepercayaan rakyat. Karenaya, salut untuk berbagai kalangan yang dengan kritis rajin mengawalnya, dan semoga juga nanti saat proses hukumnya.

Namun demikian, jangan sampai energi publik terserap habis dalam kasus Setya Novanto ini saja. Dalam kata lain, kasus ini terkesan terlalu sensasional sehingga beresiko menutupi substansi, yang dalam hal ini adalah urusan perpanjangan kontrak karya Freeport itu sendiri. Karenanya, indikasi-indikasi yang mencurigakan di balik berlarutnya kasus ini penting untuk semakin dicermati. Terkait persidangan Novanto, misalnya, mengapa kala itu banyak pihak sudah berteriak lantang membela maupun menyalahkannya bahkan saat sebelum sidang kode etik di mulai? Ada apa pula dibalik menggebunya pembelaan pada Novanto hingga menghalalkan penggantian mendadak wakil di MKD?  Adakah kiranya pihak yang sangat diuntungkan dengan hebohnya kasus ini? Lantas, jika misalnya Novanto akhirnya diputus bersalah secara hukum, akankah kasus berhenti di sini saja?  Jika demikan, siapa pula yang kemungkinan paling diuntungkan? Bagaimana pula dengan Riza Chalid berikut nama-nama lain yang disebut-sebut dalam rekaman itu?

Terkait pelapor Menteri ESDM Sudirman Said pun perlu diajukan pertanyaan serupa, seperti, adakah indikasi-indikasi hubungan khusus antara  Sudirman Said yang mantan Dirut Pindad dengan Presdir Freeport Marouf Syamsuddin yang mantan wakil ketua BIN? Mengapa seorang intelijen senior ditempatkan dalam posisi yang demikian strategis di Freeport? Apakah mantan wakil ketua BIN ini sengaja diangkat untuk menyukseskan agenda perpanjangan kontrak karya? Ada misteri apa pula dibalik perkataan Menteri Rizal Ramli yang sempat menyebut Sudirman Said sebagai menteri keblinger? Atau adakah ditemukan pola-pola keterkaitan – baik dalam penangangan maupun intervensi - antara kasus ini dengan kasus-kasus high profile lain yang tengah berjalan seperti Pelindo II, misalnya?

Atau mungkin pertanyaan lain dengan cakupan yang lebih luas lagi, misalnya, siapa saja yang sudah bertemu atau ditemui pihak Freeport selain Setya Novanto? Jika misalnya kontrak karya benar diputus, akankah pihak dari Amerika Serikat dengan rela mematuhinya? Ataukah mungkin ada agenda-agenda lain yang indikasi-indikasinya sudah atau mulai terbaca?

Sedikit kilas balik, dalam sidang etik (3/12) yang menghadirkan Maroef Sjamsoeddin sebagai saksi, saat merespon pertanyaan terkait perpanjangan kontrak karya, Maroef menyatakan kekhawatirannya akan kemungkinan terjadinya konflik di Papua, termasuk klaim antar suku, jika Freeport tidak memperpanjang kontrak karya yang selesai tahun 2021. Terkait kekhawatiran itu, menurutnya,  perpanjangan kontrak Freeport Indonesia lebih penting dari sisi sosial ketimbang bisnis pertambangan. Benarkah demikian?

Waktu masih panjang untuk tetap berjaga mencermati kasus-kasus yang terjadi sebelum pembicaraan kontrak karya yang berikutnya. Di era opini berteriak lebih kencang dari substansi, atas kemungkinan bermunculannya kasus-kasus sensitif lainnya, semoga saja publik tidak mudah tergiring dan termakan hasutan-hasutan berbagai rupa yang berpotensi memecah belah persatuan. Semoga pula bermunculan ksatria-kstaria yang mumpuni, tangguh dan berintegritas seperti Ksatria Jedi, yang dalam era proxy war ini mampu mendeteksi, mencegah dan menggagalkan permufakatan jahat dan rencana-rencana jahat yang sengaja didesain untuk memecah belah bangsa ini. (L. Bekti Waluyo)

Category: Scrutiny 2015-2017

 

program Kuliah Umum yang menghadirkan para negarawan, guru bangsa, serta tokoh & ahli di bidangnya. 

program Diskusi Publik reguler yang mengangkat tema-tema penting, aktual, dan faktual.


Membaca DEBAT CAPRES Seri-2: Antara Capaian dan Optimisme Keberlanjutan Kebijakan

saksikan selengkapnya di:

YouTube Channel
youtube.com/c/parasyndicate

  • 1
  • 2