Presiden Joko Widodo memimpin delegasi tanah air menghadiri KTT Perubahan Iklim ke-21 yang digelar di Le Bourget, Paris, Prancis. Dihadiri delegasi dari 159 negara, KTT yang berlangsung dari 30 November hingga 11 Desember ini membahas antara lain perlunya dilakukan pengikatan secara hukum, pengurangan emisi karbon dengan ambang batas kenaikan suhu global 2 derajat Celcius, percepatan transisi menuju 100 persen penggunaan energi baru, dan perlindungan untuk kelompok masyarakat yang rentan dampak.

Dalam sikapnya, Indonesia dengan tegas menyatakan mendukung upaya-upaya itu. Untuk pengurangan emisi karbon, Presiden Jokowi menyatakan Indonesia sanggup menurunkan emisi 29 persen pada tahun 2030, bahkan bisa mencapai 41 persen dengan syarat:  jika bantuan internasional memadai. Hitung-hitungannya, dari bidang energi, penurunan ini bisa dicapai dengan pengalihan subsidi BBM ke sektor produktif, peningkatan penggunaan sumber energi terbarukan dan pengolahan sampah menjadi sumber energi. Di bidang tata kelola hutan, ini dilakukan dengan penerapan one map policy, pengelolaan lahan, dan hutan produksi lestari. Sedangkan dari sektor maritim, ini diupayakan dengan mengatasi perikanan ilegal serta perlindungan keanekaragaman hayati laut. Komitmen yang tidak mudah dipenuhi memperhitungkan, salah satunya, besarnya pendanaan yang akan diperlukan.

Dimasukkannya syarat pendanaan yang cukup di atas sepertinya telah didasarkan pada alasan yang kuat dan pertimbangan yang matang. Dari pengalaman yang sudah-sudah, nampaknya banyak kesanggupan yang hanya berhenti sebagai janji, atau sebatas retorika saja, tanpa komitmen yang nyata. Bisa dipahami, upaya untuk memastikan adanya pendanaan internasional ini menjadi lebih mendesak lagi saat sejumlah negara maju nampak mulai mendesakkan perubahan atas kesepakatan ini dalam KTT kali ini.

Keikutsertaan para negosiator bersama presiden ke KTT ini rupanya sangat berkaitan dengan urusan pendanaan internasional ini. Mereka ditugaskan untuk mendampingi negara-negara maju demi terpenuhinya komitmen yang merujuk pada konsep diferensiasi, yakni pengkategorian tingkat ekonomi negara berikut tanggung jawabnya, di mana negara-negara maju, sebagai penyumbang terbesar dari emisi global, bertanggung jawab atas pendanaan itu.

Jika komitmen negara-negara maju untuk terealisasinya pendanaan telah kita pertanyakan, lantas bagaimana dengan komitmen pemerintah kita sendiri? Bagaimana jika ternyata pendanaan jauh dari memadai? Atau jika pun memadai, apakah semua program itu akan berjalan dengan baik?  Terkait sektor tata kelola hutan saja, misalnya, masalah kebakaran hutan musim kemarau lalu sudah membuat banyak pihak pening kepala. 

Untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, kita memang masih harus menunggu bukti. Namun demikian,  pernyataan Jokowi dalam pidatonya di KTT, yakni tentang pelibatan masyarakat adat dalam penanganan perubahan iklim dan dampak-dampaknya,  setidaknya telah menjadi indikasi awal atas kemungkinan adanya komitmen itu.  Indikasi ini akan menguat jika kemudian pemerintah dan masyarakat adat benar-benar telah mulai saling berkomunikasi dan bersama-sama menindaklanjutinya dengan langkah-langkah nyata. (L.Bekti Waluyo)

 

Category: Scrutiny 2015-2017

 

program Kuliah Umum yang menghadirkan para negarawan, guru bangsa, serta tokoh & ahli di bidangnya. 

program Diskusi Publik reguler yang mengangkat tema-tema penting, aktual, dan faktual.


Membaca DEBAT CAPRES Seri-2: Antara Capaian dan Optimisme Keberlanjutan Kebijakan

saksikan selengkapnya di:

YouTube Channel
youtube.com/c/parasyndicate

  • 1
  • 2