Mahkamah Kehormatan Dewan Yang MuliaRakyat bertanya, hendak dibawa kemana kisah kehormatan dewan ini oleh para Yang Mulia? Mahkamah Kehormatan Dewan tidak lagi menjalankan sidang etik. Polarisasi anggota MKD terbentuk bukan untuk menjaga kehormatan dan kewibawaan dewan namun sekedar untuk melindungi dan membela jagoannya –Ketua DPR Setya Novanto.

Sidang MKD menjadi sorotan utama, pun tak luput menjadi trending-topic media sosial dua hari belakangan. Kompas hari ini (4/12/2015) menyoroti pertanyaan sejumlah anggota MKD yang mengada-ada dan keluar dari konteks, hingga Wakil Ketua MKD Junimart Girsang beberapa kali mengingatkan agar anggota MKD fokus menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan perkara, yakni pelanggaran etik dengan subjek Setya Novanto yang dibuktikan dengan rekaman pembicaraan. 

Alih-alih membahas pokok perkara etik dari Novanto, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan justru lebih bersifat interogatif dan menyudutkan saksi, baik pada Sudirman Said sebagai pengadu maupun Maroef Sjamsoeddin sebagai saksi yang merekam. Hingga pertanyaan masyarakat berlanjut: Jadi, MKD sedang menyidang apa dan siapa?

Para anggota dewan-yang-mulia terus berkelak-kelok menghabiskan waktu mereka yang berharga dalam pertanyaan-pertanyaan perihal: saksi yang hanya satu orang tidak bisa disebut saksi; merekam pembicaraan tanpa izin adalah pelanggaran hukum; motivasi perekam dan pengadu; dan lebih konyol lagi dengan pernyataan yang lebih mirip curcol, seperti: kalau mau merekam seharusnya memakai alat yang canggih, karena kualitas rekamannya sangat mengganggu untuk didengarkan. 

Anggota dewan-yang-mulia dengan penuh semangat menegaskan bahwa sidang ini mengikuti prinsip-prinsip sebagaimana sidang peradilan hukum, namun di saat yang sama pula justru mempertunjukkan ketidakpahaman mereka pada prinsip hukum yang dimaksud. Benar-benar tidak tahu, atau sebenarnya mencari celah hukum? 
Ini pokrol-pokrolan.

Sebenarnya, sidang MKD hendak memutus materi perkara yang tidak terlalu rumit, maka tidak perlulah bertele-tele. Sidang Etik adalah mekanisme untuk melihat pantas/patut atau tidak pantas/patut, bukan berpijak pada benar atau salah (di mata hukum positif). Fakta yang ingin diungkap adalah: apakah benar telah terjadi pelanggaran etik oleh Novanto? Pelanggaran etik yang dimaksud adalah pelampauan wewenangnya sebagai Ketua DPR, dengan mengatur pertemuan dan negosiasi sebagai bentuk intervensi perpanjangan kontrak karya PT. Freeport Indonesia, yang merupakan wilayah kewenangan eksekutif.

Fakta yang dimaksud dapat dibuktikan dengan mengusut barang bukti berupa rekaman pembicaraan yang dilakukan oleh Maroef Sjamsoeddin. Sepanjang ini pemeriksaan pokok perkara telah dilakukan, Maroef telah diperiksa serta menyatakan bahwa rekaman tersebut adalah benar miliknya, dan tidak diubah isinya. Jadi, penyidangan pokok perkara ini seharusnya telah selesai, dimana telah dilakukan pelanggaran etik oleh Ketua DPR Setya Novanto, dan telah terbukti. (Ad Agung)

Category: Scrutiny 2015-2017

 

program Kuliah Umum yang menghadirkan para negarawan, guru bangsa, serta tokoh & ahli di bidangnya. 

program Diskusi Publik reguler yang mengangkat tema-tema penting, aktual, dan faktual.


Membaca DEBAT CAPRES Seri-2: Antara Capaian dan Optimisme Keberlanjutan Kebijakan

saksikan selengkapnya di:

YouTube Channel
youtube.com/c/parasyndicate

  • 1
  • 2