Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) layak diapresiasi karena telah menggelar sidang etik Setya Novanto secara terbuka. Ini menjadi kesempatan bagi publik untuk mencermati keseriusan MKD dalam tugasnya menjaga kehormatan dan keluhuran para wakil rakyat. Tugas yang agung dan mulia. Dari namanya, MKD semestinya berisikan sosok-sosok anggota dewan yang arif dan bijaksana. Orang-orang yang sudah selesai dengan dirinya dengan integritas yang tidak perlu diragukan lagi, mengingat bahwa urusan etika ini sungguhlah bukan hal yang main-main. Untuk menggarisbawahi pentingnya etika ini, kita bisa meminjam perkataan keras Albert Camus, bahwa tanpa etika, manusia menjadi seperti binatang liar yang berkeliaran di dunia. 

Jika ternyata setelah menyaksikan jalannya sidang etik hari pertama kemudian bermunculan pendapat yang mengkritisi dan mempertanyakannya, berarti publik telah melihat adanya indikasi-indikasi yang melemahkan tingkat kepercayaan mereka, yang bisa jadi itu dikarenakan  performa anggota MKD atau terkait dengan jalannya sidang yang belum mampu menjawab harapan mereka. Selanjutnya, kritik dan pertanyaan itu bisa dibaca sebagai ekspresi harapan dan kerinduan akan terwujudnya  cita-cita tegaknya hukum dan etika, juga sebagai seruan etika sosial yang harus didengarkan sepenuh hati. 

Dalam sidang etik pertama hari Rabu (2/12/2015), kita menyaksikan bagaimana Menteri ESDM Sudirman Said dihadirkan dalam kapasitasnya sebagai pelapor dugaan pelanggaran etik Ketua DPR Setya Novanto, yakni pencatutan nama Presiden Joko Widodo terkait perpanjangan kontrak karya Freeport. Melalui sidang etik ini, MKD nantinya akan memutuskan ada atau tidaknya pelanggaran etika oleh Novanto merujuk pada Peraturan Kode Etik Dewan mengenai integritas anggota parlemen. Putusan inilah yang dinantikan oleh publik. Karenanya, selain transparansi, sidang etik MKD ini juga sangat diharapkan bisa berjalan secara obyektif. 

Sayangnya, harapan akan bisa berjalannya sidang secara obyektif ini sudah tereduksi dengan sejumlah indikasi adanya permainan politik. Di antaranya adalah langkah sejumlah partai politik yang mendadak mengganti wakil-wakil mereka di MKD, isu mengalirnya kucuran dana, hingga maraknya interupsi yang jauh dari substansi saat gelaran sidang. Cukup banyak indikasi yang terbaca sebagai kosmetik politik yang dipoleskan sedemikian rupa untuk menjauhkan jalannya sidang dari substansinya. Sementara, MKD sendiri  juga belum menunjukkan keseriusannya pada yang substansi itu dan masih lebih sering berkutat pada mekanisme dan teknis persidangan. Semoga saja kecurigaan pada tebalnya kosmetik politik ini tidak benar. Namun penting untuk menjadi catatan bersama bahwa selama hukum masih digunakan sebagai alat politik, keadilan tidak akan mampu berbicara. 

Gelaran sidang etik MKD ini menjadi menarik karena bagaimanapun prosesnya dan apapun nanti keputusannya, publik yang melihat akan turut menilainya. Dan lagi-lagi  urusan etik ini akan langsung berdampak pada tingkat kepercayaan publik.  Apapun keputusannya, pertanyaan tetap akan bermunculan. Jika kemudian MKD memutus bahwa tidak ada pelanggaran etis yang dilakukan Setya Novanto, apakah mayoritas publik juga akan menilai sama? Sebaliknya, jika dari kacamata etika sosial ternyata masih dipermasalahkan, tidakkah kepercayaan publik pada DPR yang sudah terkisis beresiko kian terkikis lagi? Lantas bagaimana pula dari kacamata etika individu yang dalam hal ini adalah Setya Novanto sendiri?

Untuk pertanyaan terakhir di atas, hanya Setya Novanto sendiri yang bisa menjawabnya. Demikian juga jika pertanyaan yang sama diajukan pada Sudirman Said, hanya dia yang bisa menjawabnya. Dalam ranah etika individu ini, semoga saja baik Setya Novanto maupun Sudirman said telah selesai dengan dirinya sendiri, dalam arti mereka telah menilai atau mengukur etis-tidaknya langkah-langkah yang mereka ambil terkait kasus ini sehingga apa yang tersuguhkan dalam gelaran sidang etik ini, tidak banyak diwarnai kosmetik politik dengan berbagai embel-embel kepentingannya. Ke depan, kita bersama masih akan terus menyaksikan kelanjutan dari penanganan kasus ini baik dalam ranah etika maupun ranah hukum sambil mengingat perkataan bijak Immanuel Kant, bahwa: Dalam hukum, seseorang bersalah jika ia melanggar hak orang lain. Dalam etika, dia bersalah jika ia berpikir melakukan apa yang tidak boleh. (L. Bekti Waluyo)

 

Category: Scrutiny 2015-2017

 

program Kuliah Umum yang menghadirkan para negarawan, guru bangsa, serta tokoh & ahli di bidangnya. 

program Diskusi Publik reguler yang mengangkat tema-tema penting, aktual, dan faktual.


Membaca DEBAT CAPRES Seri-2: Antara Capaian dan Optimisme Keberlanjutan Kebijakan

saksikan selengkapnya di:

YouTube Channel
youtube.com/c/parasyndicate

  • 1
  • 2