Pemerintah dan Badan Legislasi DPR sepakat mengebut pembahasan revisi UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kesepakatan membahas revisi UU KPK ini dengan cepat diambil dalam rapat kerja Badan Legislasi (Baleg) DPR dengan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly  (27/11). Dalam rapat itu pemerintah setuju usulan pengambilalihan inisiatif penyusunan RUU perubahan atas UU KPK oleh DPR.

 

Sementara itu, Pelaksana Tugas Wakil Ketua KPK Johan Budi SP mengingatkan, bahwa ada kesepakatan antara KPK dan pemerintah revisi UU KPK tidak dilakukan tahun 2015. Bahkan Presiden Jokowi pernah menegaskan Revisi UU KPK belum menjadi prioritas untuk masuk Prolegnas 2015-2019. Namun, kini DPR mengambil alih inisiatif penyusunan RUU KPK. Alasan yang disampaikan adalah untuk mempercepat dan mempermudah pembahasan. 

Merevisi UU memang bukan hal mustahil. Namun yang perlu dicermati adalah poin apa saja yang akan direvisi. Menentukan masa hidup KPK 12 tahun, menempatkan KPK berfokus pada pencegahan, mengontrol kewenangan penyadapan seperti pernah diusulkan sejumlah anggota DPR, sama saja mematikan/melemahkan KPK. 

Presiden Joko Widodo beberapa kali mengatakan revisi UU KPK belum menjadi prioritas karena pemerintah masih dihadapkan pada masalah ekonomi yang belum membaik. Namun sikap Presiden Jokowi kini sudah berubah yang secara implisit setuju revisi UU KPK secara terbatas. Jika dokumen Nawacita dijadikan rujukan, posisi politik Jokowi sebenarnya jelas, akan mendukung keberadaan KPK yang dalam praktik pemberantasan korupsi telah menjadi tumpuan harapan masyarakat.”

Di tengah segala kelemahan yang ada, KPK yang nota bene anak kandung reformasi telah menjadi tumpuan harapan masyarakat. Tidak mungkin ada Ketua Mahkamah Konstitusi ditangkap tanpa ada KPK dan ketua umum partai ditangkap tanpa ada penyadapan KPK.

Agresivitas KPK memberantas korupsi akhirnya menjerat sejumlah politisi DPR dan DPRD, Gubernur dan Bupati. Jadi, jika ada niat DPR melemahkan KPK dan memilih sosok pimpinan KPK yang lemah tentu akan berhadapan dengan rakyat. Jika upaya DPR itu bisa diwujudkan, gerakan pemberantasan korupsi yang selama ini progresif hanya akan menjadi sejarah. Dalam posisi seperti itu, posisi Presiden Jokowi kembali sangat menentukan. Sementara pelaksana tugas Ketua KPK Taufiequrachman Ruki meyakini revisi itu bertujuan untuk melemahkan upaya pemberantasan korupsi di tanah air (swan).

Category: Scrutiny 2015-2017

 

program Kuliah Umum yang menghadirkan para negarawan, guru bangsa, serta tokoh & ahli di bidangnya. 

program Diskusi Publik reguler yang mengangkat tema-tema penting, aktual, dan faktual.


Membaca DEBAT CAPRES Seri-2: Antara Capaian dan Optimisme Keberlanjutan Kebijakan

saksikan selengkapnya di:

YouTube Channel
youtube.com/c/parasyndicate

  • 1
  • 2