Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) telah memutuskan menyidangkan kasus dugaan pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden untuk meminta saham PT Freeport Indonesia yang diduga dilakukan oleh Ketua DPR Setya Novanto. Seperti dikutip Kompas (27-11-2015) ”Saya mendukung penuh proses di MKD. Saya menghormati proses yang ada di MKD. Jangan sampai ada yang intervensi!” kata Presiden, tanpa menjelaskan maksud intervensi yang dia katakan.

Sebaliknya, tampak masih ada beberapa agenda (tersembunyi) dari para fraksi terkait kasus ini. Pascakeputusan MKD, sejumlah penggantian sementara anggota MKD dilakukan oleh beberapa partai yang diduga kuat berusaha menghambat pengusutan kasus. Sejak awal para elit KMP telah sepakat mendukung Novanto. Berbagai macam upaya dilakukan untuk mempertahankan posisi 'Sang Anak Emas'. Hingga hal yang tidak masuk akal; memperdebatkan perihal legal standing Menteri ESDM, hingga dibutuhkan rapat dengar pendapat dengan seorang ahli bahasa.  

Kehormatan Dewan dipertaruhkan. Masyarakat menunggu apakah penyelesaian kasus ini hanya akan timbul-tenggelam kemudian hilang, ataukah MKD mampu membuktikan dirinya sebagai alat kelengkapan dewan (perwakilan rakyat) yang terhormat –sebagaimana namanya. 

Disamping MKD, pihak kepolisian juga wajib proaktif menindaklanjuti kasus, mengiringi proses berjalan. Meskipun pencemaran nama baik masuk sebagai delik aduan, namun terdapat pengecualian jika dilakukan terhadap pejabat negara (vide KUHP).

Demi mengembalikan kepercayaan masyarakat, kasus ini harus diselesaikan tidak hanya sampai ranah politik dan etik. Seperti kata Jusuf Suroso, harus ada tindakan keras dan ekstrem untuk memaksa "turun" para penyelenggara negara yang terlibat (-lihat scrutiny 26/11/15).

Jangan pula ada penundaan, sampai akhirnya teralihkan oleh kasus atau perhatian lain yang dianggap lebih penting atau mendesak. Ini kebiasaan yang sering dilakukan oleh para politisi sebagai strategi pencapaian kepentingan, yang akhirnya dapat berujung pada “pemaafan-oleh-waktu”, tanpa mengindahkan rasa keadilan. Justice delayed is justice denied. (Ad Agung)

Category: Scrutiny 2015-2017

 

program Kuliah Umum yang menghadirkan para negarawan, guru bangsa, serta tokoh & ahli di bidangnya. 

program Diskusi Publik reguler yang mengangkat tema-tema penting, aktual, dan faktual.


Membaca DEBAT CAPRES Seri-2: Antara Capaian dan Optimisme Keberlanjutan Kebijakan

saksikan selengkapnya di:

YouTube Channel
youtube.com/c/parasyndicate

  • 1
  • 2