Seluruh mata di Republik kini sedang tertuju pada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR yang sedang memproses laporan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said, perihal pencatutan nama Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla oleh Ketua DPR, Setya Novanto. 

 

Karena itu, publik menaruh harapan besar pada sidang MKD agar tidak main-main dalam memproses pelanggaran kode etik yang dilakukan Setya Novanto (Kompas, 24/11/2015). Namun rapat pleno MKD Senin tanggal 23 November memunculkan sejumlah kejanggalan terkait keseriusan Mahkamah Kehormatan Dewan dalam memproses dugaan pelanggaran kode etik yang diadukan Menteri ESDM Sudirman Said.

 

Perkembangan dalam sidang MKD hari pertama sungguh menyedihkan. Sidang MKD berubah menjadi tak masuk akal dengan kerancuan nalar karena MKD menampilkan hal-hal yang tidak substansial dan hanya mempersoalkan hal-hal prosedural. Terkesan MKD telah kehilangan orientasi moral dalam upaya menyelesaikan masalah ini secara terhormat.

 

Rapat MKD kini dijadwal ulang untuk melihat hasil verifikasi tim ahli MKD terkait bukti pengaduan Sudirman Said dan menentukan apakah MKD bisa menggelar persidangan dengan alat bukti itu. Dan, rapat diputuskan untuk ditunda karena ada ketidaksepahaman di antara peserta rapat tentang barang bukti yang diserahkan Sudirman.

 

Dalam laporannya Sudirman menyebut ada permintaan saham kepada PT Freeport Indonesia (FI) yang akan diberikan kepada Presiden Jokowi 11 persen dan Wapres Jusuf Kalla 9 persen. Permintaan itu disampaikan dalam pertemuan pada 8 Juni 2015 yang diketahui dilakukan antara Presiden Direktur PT Freeport Maroef Sjamsoeddin, Ketua DPR Setya Novanto, dan pengusaha minyak Muhammad Riza Chalid.

 

Menurut Ketua MKD, Surahman Hidayat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), rekaman yang diserahkan Sudirman ke MKD berdurasi 11 menit dan 38 detik. Sementara, menurut laporan Sudirman durasi pembicaraan mencapai 120 menit. Dan sebagian anggota MKD berpendapat Sudirman tidak punya kedudukan hukum karena ketika mengadukan kasus ini bukan sebagai perseorangan, tapi sebagai Menteri ESDM. Untuk menyelesaikan permasalahan itu, kini MKD akan mengundang ahli bahasa dan pakar hukum tata negara. 

 

Dari gambaran itu bisa ditarik dua hal penting. Pertama, Sebaiknya MKD tidak terbentur pada masalah prosedural dalam menangani dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Ketua DPR Setya Novanto secara terbuka dan sungguh-sungguh. Kedua, Ada kesan sikap MKD di atas belum mencerminkan harapan publik yang besar. Sikap seperti itu bisa memancing kemarahan publik karena diduga ada kolusi dan nepotisme yang sistemis dan terstruktur di antara anggota MKD dari KMP.

 

Karena itu meminjam bahasanya J. Kristiadi rekam jejak perilaku wakil rakyat sekarang ini sering menyayat dan melukai hati rakyat. Dan mereka tak henti-hentinya mendera publik dengan bengis dan wajah dingin dalam menyalahgunakan kekuasaan mereka. Gelapnya mata hati wakil rakyat itu makin menyuburkan niat memperdagangkan kekuasaannya dalam memburu rente (hanya) untuk kepentingan diri sendiri dan keluarga (Swan).

 

Category: Scrutiny 2015-2017

 

program Kuliah Umum yang menghadirkan para negarawan, guru bangsa, serta tokoh & ahli di bidangnya. 

program Diskusi Publik reguler yang mengangkat tema-tema penting, aktual, dan faktual.


Membaca DEBAT CAPRES Seri-2: Antara Capaian dan Optimisme Keberlanjutan Kebijakan

saksikan selengkapnya di:

YouTube Channel
youtube.com/c/parasyndicate

  • 1
  • 2