Setya Novanto Freeport dan Mahkamah Kehormatan DewanMenteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said telah menyerahkan barang bukti kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terkait adanya dugaan permintaan saham PT Freeport Indonesia, dan ‘pencatutan nama’ Jokowi dan Jusuf Kalla oleh anggota dewan. Setelah MKD melakukan verifikasi antara rekaman dengan transkrip, maka persidangan etik sebagai terlapor Ketua DPR Setya Novanto akan digelar dalam waktu dekat.

Sebagaimana diutarakan Wakil Ketua MKD Junimart Girsang, rapat pimpinan yang akan digelar pada Senin (23/11) diharapkan dapat dilakukan secara terbuka. Tujuannya, agar masyarakat dapat mengikuti langsung jalannya sidang sesuai tata beracara alat kelengkapan dewan yang menangani persoalan kode etik anggota dewan.

Apresiasi positif bagi MKD jika benar-benar menjalankan fungsi dan kewenangannya tanpa menerima intervensi dari pihak manapun. Namun, Jumat (20/11), para elit Koalisi Merah Putih (KMP) telah melakukan pertemuan di kediaman Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, dan menyatakan sikap bersama untuk tetap mendukung SetNov yang dalam pandangannya tidak mencatut nama presiden dan tidak meminta saham Freeport. Di dalam pertemuan itu hadir para elite KMP, yakni: Prabowo, Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie, Presiden PKS Sohibul Umam, Ketua Dewan Syuro Salim Segaf Al-Jufri, Ketum PPP versi Munas Jakarta Djan Faridz, dan Ketua Majelis Kehormatan PAN Amien Rais.

Sejatinya barang bukti yang dibawa Sudirman tidak terlalu kuat untuk dimasukkan sebagai alat bukti yang dapat membawa SetNov dalam jeratan hukum. Lemah sebagai delik aduan tentang pencemaran nama baik, penipuan, ataupun korupsi –sebagaimana banyak diulas sebaliknya oleh media. Para ‘pengamat’ hukum terlalu dangkal melihat kebenaran materiil (materiele waarheid) dalam sistem pembuktian hukum kita yang menganut pendekatan pembuktian negatif berdasarkan undang-undang (negatief wettelijk overtuiging).

Perlu diingat, pengambilan rekaman tanpa seizin yang bersangkutan dan kemudian disebarkan (juga tanpa izin) adalah tindakan melanggar hukum. Jika bukti didapatkan tidak melalui proses hukum yang benar, maka pengadilan dapat menolak dan membatalkan bukti yang diajukan, terlepas dari kebenaran isi rekaman tersebut (vide KUHAP). Hal ini sepertinya disadari oleh Sudirman, sehingga hanya melaporkan kasus SetNov ke MKD tanpa melaporkan ke aparat penegak hukum. Memegang kartu truf lain? Atau.. ada apa dengan Diman?

Alhasil, kasus mencuat tiada gugat.
Masyarakat pasrah bergumam,”..ah, politik!”

Proses di MKD nantinya hanya akan masuk pada ranah politik dan etika. Ingat: sebagian besar anggota MKD adalah anggota KMP, dan SetNov adalah  anak emas -buah keberhasilan KMP di parlemen. Sehingga meskipun sudah ada bukti-bukti yang kuat, besar kemungkinan MKD tetap memutuskan SetNov tidak bersalah. Kemudian apa yang terjadi? Sementara SetNov bebas, Sudirman Said justru dapat terjerat pidana pencemaran nama baik. Episode kedua dalam panggung boneka.

Minyak itu memang lunyu dan basah, 
..membuat gelisah semua orang yang pernah menikmati kelunyuannya.

Akhirnya, semangat bersama dalam menuntaskan praktek KKN dalam fokus membongkar kasus kontrak Freeport yang selama ini terjadi, jauh panggang dari api. (Ad Agung)

Category: Scrutiny 2015-2017

 

program Kuliah Umum yang menghadirkan para negarawan, guru bangsa, serta tokoh & ahli di bidangnya. 

program Diskusi Publik reguler yang mengangkat tema-tema penting, aktual, dan faktual.


Membaca DEBAT CAPRES Seri-2: Antara Capaian dan Optimisme Keberlanjutan Kebijakan

saksikan selengkapnya di:

YouTube Channel
youtube.com/c/parasyndicate

  • 1
  • 2