Isu politik panas berembus dari Senayan. Diberitakan dugaan ada keterlibatan Ketua DPR Setya Novanto sebagai perantara (baca: makelar) dalam pengurusan perpanjangan perjanjian izin konsesi PT Freeport Indonesia. Yang bikin tambah heboh, Setya Novanto disebut mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk meminta saham Freeport. Dikabarkan Presiden Jokowi dan Wapres Kalla marah dengan pencatutan nama itu. Ke mana politik saat terjadi isu panas sampai ada yang marah?

 

Berita cepat beredar di ruang media sosial. Beredar transkrip percakapan antara Setya Novanto, MS (pejabat Freeport Indonesia), dan MR (pengusaha minyak) dengan adanya penyebutan sejumlah nama termasuk menteri. Tanggapan netizen pun beragam, mulai dari yang mencela atau memuji langkah Menteri ESDM Sudirman Said yang melaporkan Setya Novanto ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR, hingga ekspresi publik yang mendesak agar Setya Novanto meminta maaf dan mundur sebagai pimpinan DPR.

 

Kompas (18/11/15) mencatat, dalam laporannya kepada MKD, Menteri ESDM Sudirman Said menyebutkan ada beberapa pertemuan antara seorang anggota DPR, seorang pengusaha, dan perwakilan pimpinan PT Freeport Indonesia. Anggota DPR itu diduga meminta saham kosong dan proyek pembangkit listrik dengan memakai nama Presiden dan Wakil Presiden. Untuk mengusut kasus Freeport ini, KPK siap menindaklanjutinya jika Presiden dan Wapers ingin ada tindakan hukum.

 

Isu politisi berpraktik makelar dalam pengajuan proyek pemerintah atau perpanjangan konsesi tambang pastinya bukanlah cerita baru di negeri ini. Terbukanya kasus yang melibatkan Setya Novanto ini bukan hanya membenarkan cerita yang sudah lama itu, tapi juga menegaskan bahwa praktik makelar Senayan ini memang telah menjadi bagian dari kerjaan para politisi Senayan yang merangkap sebagai pemain samping.

 

Menggiurkannya sisi pemain samping sebagai politisi Senayan adalah bisa memainkan pengawasan kebijakan dan pengalokasian anggaran dengan dalih melaksanakan tugas sesuai undang-undang. Makanya sering terjadi dalih politik menggantikan etika politik. Sehingga praktik dan tindakan politik kosong dari moral, dan hampa dari etika. Hal ini adalah persoalan besar dan masalah mendasar dari kondisi politik kita hari ini.

 

Adanya masalah moral dan etika politik dalam kasus Setya Novanto adalah satu hal, kita bisa membacanya sebagai bagian dari kondisi umum politik di negeri ini. Namun ada hal lain, yaitu menyangkut kehormatan DPR sebagai lembaga wakil rakyat. Posisi Setya sebagai ketua DPR memang sangat disorot, karenanya wajar memunculkan kerisauan publik dengan banyaknya desakan publik yang memintanya mengundurkan diri.

 

Seruan seperti ini mewakili pandangan publik yang merasa, apakah kita mau lembaga wakil rakyat dipimpin seorang calo atau makelar? Namun ada juga mereka yang berseru sinis dengan mengatakan, memangnya kehormatan itu masih ada di DPR? Saat tak ada lagi rasa malu atau bersalah, karena mereka pandai berdalih. (Ari Nurcahyo)

 

 

 

Category: Scrutiny 2015-2017

 

program Kuliah Umum yang menghadirkan para negarawan, guru bangsa, serta tokoh & ahli di bidangnya. 

program Diskusi Publik reguler yang mengangkat tema-tema penting, aktual, dan faktual.


Membaca DEBAT CAPRES Seri-2: Antara Capaian dan Optimisme Keberlanjutan Kebijakan

saksikan selengkapnya di:

YouTube Channel
youtube.com/c/parasyndicate

  • 1
  • 2