Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto sekarang ini pusing tujuh keliling. Pasalnya, hal itu terjadi, setelah menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said melaporkan Ketua DPR Setya Novanto ke Mahkamah Kehormatan Dewan (Kompas, 17/11). Politisi senior Golkar itu dilaporkan menjanjikan perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia (FI) tahun 2021, mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. 

 

Menurut Sudirman, Ketua DPR Novanto telah tiga kali memanggil dan bertemu pimpinan Freeport. Pertemuan ketiga di SCBD pada tanggal 8 Juni 2015, antara pukul 14.00-16.00.      

Sementara setelah Sudirman lapor ke Wakil Presiden Jusuf Kalla, menurut JK “Presiden Jokowi terkejut dan marah terhadap informasi yang beredar di masyarakat tentang adanya politisi yang mencatut namanya untuk meminta saham PT Freeport Indonesia. Presiden  ingin menelusuri dan meminta penjelasan. Presiden sama sekali tidak tahu apa yang terjadi dengan informasi permintaan saham. Presiden akan menindaklanjuti.” 

Dalam laporannya ke MKD, Sudirman menyebut “ada beberapa pertemuan antara anggota DPR, pengusaha, dan perwakilan pimpinan Freeport. Anggota DPR (Setya Novanto) itu diduga meminta saham kosong dan proyek pembangkit listrik dengan memakai nama Presiden Jokowi dan Wapres JK.” Sebagai bukti, Sudirman melampirkan tiga lembar transkrip pembicaraan pertemuan terkait.

Sudirman juga menuturkan pada “pertemuan 8 Juni 2015, di kawasan SCBD Jakarta, anggota DPR bersangkutan menjanjikan penyelesaian kelanjutan kontrak Freeport Indonesia. Ia minta jatah saham yang disebut akan diberikan kepada Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla. Anggota DPR (Novanto) ini meminta agar diberi saham proyek listrik yang akan dibangun di Timika dan minta Freeport menjadi investor sekaligus pembeli listrik yang dihasilkan proyek itu.”  Keterangan ini didapat Sudirman dari pimpinan Freeport lewat juru bicaranya Riza Pratama. Sejak menjabat Menteri ESDM, Sudirman meminta kepada pimpinan Freeport Indonesia melaporkan setiap interaksi dengan pemangku kepentingan utama. Tujuannya agar semua keputusan diambil secara transparan dan bebas dari campur tangan pihak manapun yang mau mengambil keuntungan pribadi.

Setelah “dadu dilempar,” sekarang menjadi pertaruhan kredibilitas bagi MKD DPR. Akankah MKD bisa menegakkan kehormatan DPR atau akan membiarkan kasus ini berlalu tanpa ada penjelasan dan pergi bersama angin (Gone with the Wind). Sebaiknya dibuka saja kasus itu agar jelas duduk perkaranya. Dan untuk sementara, sebaiknya Setya Novanto mengundurkan diri dari posisi Ketua DPR, hingga clear semua urusannya (Swan). 

Category: Scrutiny 2015-2017

 

program Kuliah Umum yang menghadirkan para negarawan, guru bangsa, serta tokoh & ahli di bidangnya. 

program Diskusi Publik reguler yang mengangkat tema-tema penting, aktual, dan faktual.


Membaca DEBAT CAPRES Seri-2: Antara Capaian dan Optimisme Keberlanjutan Kebijakan

saksikan selengkapnya di:

YouTube Channel
youtube.com/c/parasyndicate

  • 1
  • 2