Cerita ini dituturkan Sigit Pramono Asri, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara periode 2009-2014 yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian ditahan oleh KPK, 10 November 2015 (Kompas, 12/11/2015). Sigit, politisi dari PKS ini menuturkan, praktik pemberian uang oleh eksekutif kepada legislatif sering terjadi setiap kali kedua lembaga membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), atau ada agenda pemerintah daerah yang membutuhkan persetujuan DPRD.

 

Untuk pembahasan APBD, setiap fraksi punya koordinator yang bertugas membagikan uang kepada anggota DPRD lainnya. Kewenangan koordinator ini terkadang melampaui ketua fraksi atau anggota badan anggaran yang ditunjuk resmi. Para koordinator di setiap fraksi ini yang memutuskan siapa mendapat berapa dari hasil pengamanan mereka atas agenda dan kebijakan Pemerintah Provinsi Sumut yang harus dibahas bersama DPRD.

Sejumlah Kasus Korupsi Pejabat Sumatera Utara; Gatot Pujo Nugroho (Gubernur Sumatera Utara, 2013-2018, PKS); Saleh Bangun (Ketua DPRD Sumut 2009-2014, Partai Demokrat); Chaidir Ritonga (Wakil Ketua DPRD Sumut 2009-2014 Partai Golkar); Kamaluddin Harahap (Wakil Ketua DPRD Sumut, 2009-2014, PAN); Sigit Pramono Asri (Wakil Ketua DPRD Sumut, 2009-2014, PKS); Ajib Shah (Anggota DPRD Sumut 2009-2014 atau Ketua DPRD Sumut 2014-2019, Partai Golkar); Syamsul Arifin (Gubernur Sumatera Utara, 2008-2012)

Anggota DPRD Sumut itu, kepada KPK, mengaku menerima uang suap. Penetapan lima anggota DPRD Sumut sebagai tersangka penerima suap, yaitu Ajib, Sigit, Saleh Bangun, Chaidir Ritonga, dan Kamaluddin Harahap, akan dilanjutkan dengan mencari tahu siapa saja rekan mereka yang ikut menikmati uang suap itu. Pengembangan terus dilakukan untuk menentukan status pihak lain yang terkait dengan pengakuan atas penerimaan suap.

Hingga kini KPK belum berhenti menyidik kasus ini setelah menetapkan lima anggota DPRD Sumut sebagai tersangka penerima suap dan Gatot sebagai tersangka pemberinya. Ihwal cerita soal suap-menyuap di DPRD Sumut tak lama lagi bakal terungkap di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Masih harus ditunggu, siapa yang menikmati dan untuk apa uang suap itu diberikan. Kasus Sumut mungkin hanya sepenggal kisah dan tak tertutup kemungkinan hal serupa  terjadi di tempat lain.

 

Operasi KPK di Sumut itu mengungkap secara terang benderang persekongkolan politik antarcabang kekuasaan, baik antar eksekutif, legislatif, dan yudikatif plus advokat. Kejadian itu menunjukkan betapa virus korupsi belum punah, makin ganas menyerang penyelenggara negara. Itu buah dari Otonomi Daerah yang antara lain korupsi merajalela di semua lini kehidupan, di pusat maupun di daera. (Swan).

Category: Scrutiny 2015-2017

 

program Kuliah Umum yang menghadirkan para negarawan, guru bangsa, serta tokoh & ahli di bidangnya. 

program Diskusi Publik reguler yang mengangkat tema-tema penting, aktual, dan faktual.


Membaca DEBAT CAPRES Seri-2: Antara Capaian dan Optimisme Keberlanjutan Kebijakan

saksikan selengkapnya di:

YouTube Channel
youtube.com/c/parasyndicate

  • 1
  • 2