Menjelang Hari Pahlawan 10 November 2015, Sukarno, Presiden pertama Indonesia masih saja dianggap bertanggung jawab dan mempunyai peran penting dalam peristiwa Gerakan 30 September (Gestok).  Adalah Salim Haji Said yang menerbitkan buku pada Oktober lalu dengan judul “Gestapu 65: PKI, Aidit, Sukarno, dan Soeharto”, berpendapat bahwa Gestok terjadi karena berawal dari Presiden Soekarno ingin menculik Jenderal Ahmad Yani. Hal ini diulas dalam opini Koran Tempo (6/11/2015) yang ditulis oleh Sejarawan LIPI, Asvi Warman Adam.


Gelar Pahlawan Proklamator yang diberikan pada tahun 1986, dan gelar Pahlawan Nasional yang diberikan oleh Pemerintah RI pada tahun 2012 ternyata tidak menghentikan stigma negatif yang selama ini dituduhkan kepada Sukarno. Kuatnya stigma negatif ini diawali dengan konsiderans
Ketetapan MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Sukarno, yang memakai pertimbangan atas pendapat sementara dari Panglima Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban, mengenai Sukarno telah melakukan kebijaksanaan secara tidak langsung menguntungkan dan melindungi para tokoh G30S (dalam anggapan telah dilakukan oleh PKI).

 

Praktik politik kaum neokolonialis dan imperialis pada masa orde baru telah sengaja mematikan dan mengubur begitu dalam fakta tentang Bung Karno sebagai Bapak dan Guru Bangsa. Terlalu sering nama besar Bung Karno hanya dijadikan ‘modal jualan’ demi kepentingan politik dan pribadi, namun tidak banyak yang berani berupaya menghapus stigma negatif yang tetap ada hingga kini. 

 

Tidak salah pendapat salah seorang tokoh dan pakar hukum tata negara yang menjelaskan dengan adanya Tap MPR Nomor I tahun 2003 maka Tap MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 sudah tidak berlaku lagi sebagai dokumen hukum yang mengikat untuk umum.
  Namun, di sinilah permasalahan itu kembali muncul. 
Tap MPRS yang dimaksud tidak berlaku lagi bukan karena dicabut, tetapi karena dianggap telah final.

 

Tap MPR Nomor I tahun 2003 tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Tap MPRS dan Tap MPR RI tahun 1960 sampai dengan tahun 2002, justru memasukkan Tap MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 sebagai ketetapan yang bersifat einmalig (final) maupun telah selesai dilaksanakan, sehingga tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut. Pasal 6 ayat 30 menyatakan hal tersebut.

 

Tap MPR produk reformasi ini justru memperkuat stigma dengan memberikan artikulasi tersendiri dalam catatan sejarah bangsa, bahwa anggapan sementara tentang keterlibatan Sukarno atas peristiwa 1965 adalah benar. Dengan tidak pernah dicabutnya Tap MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 maka membenarkan tindakan MPRS kala itu untuk mencabut kekuasaan pemerintahan negara dari Presiden Sukarno dengan pertimbangan yang membenarkan anggapan Sukarno mempunyai tanggung-jawab dan peran penting atas peristiwa tahun 1965.

 

Politisi dan banyak tokoh kita mungkin bukanlah sosok peragu atau pengecut, namun justru pemberani dalam pembelokan fakta dan hukum, sehingga masyarakat pun menjadi ‘gamang sejarah’. Akhirnya, mampukah bangsa ini sungguh-sungguh meyakini dan menghargai jasa besar para pahlawannya?

 

Selamat Hari Pahlawan

(Ad Agung)

 

Category: Scrutiny 2015-2017

 

program Kuliah Umum yang menghadirkan para negarawan, guru bangsa, serta tokoh & ahli di bidangnya. 

program Diskusi Publik reguler yang mengangkat tema-tema penting, aktual, dan faktual.


Membaca DEBAT CAPRES Seri-2: Antara Capaian dan Optimisme Keberlanjutan Kebijakan

saksikan selengkapnya di:

YouTube Channel
youtube.com/c/parasyndicate

  • 1
  • 2