Setelah terjadi tarik ulur panjang antara DPR dan pemerintah, Rapat paripurna DPR akhirnya mengesahkan RAPBN 2016 menjadi APBN 2016 pada Jumat (30/10) pukul 20.40 wib, kendati harus melalui lobi-lobi antar fraksi dengan dua kali skorsing sidang. Dicapai kompromi antara DPR dan pemerintah, disepakati menunda Penyertaan Modal Negara (PMN) pada sejumlah BUMN, dan pembicaraan hal itu dikembalikan ke komisi masing-masing yang baru akan dilaksanakan pada pembahasan APBN Perubahan 2016. Desepakati pula adanya jumlah tambahan anggaran Rp 570 miliar dalam APBN 2016 untuk pembangunan fasilitas berupa gedung baru DPR dan alun-alun demokrasi di kompleks parlemen, yang telah beberapa kali diajukan tapi mendapat penolakan publik.

Pemerintah beralasan, penyertaan modal negara yang direncanakan Rp 40,42 triliun untuk 24 BUMN merupakan strategi meningkatkan permodalan sehingga dapat menjadi motor gerak perekonomian melalui realisasi pendanaan sejumlah proyek infrastruktur, seperti listrik, perumahan rakyat, bandara, jalan tol, dan pelabuhan. Dengan pola itu diharapkan tahun depan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan 5,3 persen. Namun menurut DPR, dana PMN tersebut seharusnya dialokasikan langsung untuk bidang-bidang yang menyentuh kebutuhan rakyat.

Sementara pemerintah tampaknya hati-hati menyikapi rencana pembangunan gedung baru DPR dan fasilitas pendukung berupa alun-alun demokrasi di kompleks parlemen, karena rencana ini sempat beberapa kali ditunda realisasinya karena mendapat sorotan tajam dari publik utamanya masyarakat anti-korupsi. Ketua DPR Setya Novanto sampai meminta publik tidak mengkhawatirkan anggaran proyek pembangunan gedung baru dan alun-alun demokrasi diselewengkan. Bahkan Setya mempersilakan KPK, BPK, dan masyarakat mengawasi jalannya proyek pembangunan (Kompas, 4/11/15).

Publik mencium adanya aroma politik transaksional di balik alotnya pembahasan dan penjangnya tarik ulur kepentingan dalam pembahasan RAPBN 2016 itu. Hal ini wajar karena tampak bahwa kompromi yang diambil antara DPR dan pemerintah pada posisi saling menyandera: penolakan PMN oleh DPR disampaikan dengan “mengembalikan pembahasan anggaran PMN ke komisi masing-masing”, sedangkan sikap pemerintah soal gedung baru DPR disampaikan dengan “menunda sebagian dana (Rp 170 miliar) dari jumlah yang awalnya diajukan DPR Rp 740 miliar”. Kedua jurus saling sandera itu akan dibuka lagi pada “forum wani piro” berikutnya saat pembahasan APBN-P 2016.

Terciumnya aroma tawar-menawar kepentingan politik dengan lobi-lobi wani piro itu yang menjadi kekhawatiran publik soal bahaya korupsi. Sudah menjadi rahasia umum,pembahasan anggaran (budgeting) di Badan Anggaran DPR adalah “lahan basah” bagi para pemain anggaran berburu proyek dan pundi-pundi, mulai dari hulu sampai hilir.

Istilah mereka: “semua bisa ane atur!” asalkan “ente wani piro?”Karenanya setiap mata anggaran dalam APBN itu seperti mata air pundi-pundi yang siap mereka ikuti alur jalur sungainya sampai ke laut untuk dialirkan memperkaya kelompoknya. (Ari Nurcahyo)

 

 

 

Category: Scrutiny 2015-2017

 

program Kuliah Umum yang menghadirkan para negarawan, guru bangsa, serta tokoh & ahli di bidangnya. 

program Diskusi Publik reguler yang mengangkat tema-tema penting, aktual, dan faktual.


Membaca DEBAT CAPRES Seri-2: Antara Capaian dan Optimisme Keberlanjutan Kebijakan

saksikan selengkapnya di:

YouTube Channel
youtube.com/c/parasyndicate

  • 1
  • 2