Hukuman mati yang masih berlaku di Indonesia menjadi tidak populis di mata dunia, terutama negara-negara yang warganya saat ini menjadi terpidana mati dalam kasus narkoba di Indonesia. Pelaksanaan eksekusi mati terhadap delapan terpidana mati di Lapangan Limus Batu, Pulau Nusakambangan, Rabu (29/4/2015) pukul 00.30 WIB menimbulkan reaksi beragam dari sejumlah pihak baik dari dalam maupun luar negeri.

Layak menjadi perhatian, reaksi keras dari Sekjen PBB Ban Ki-moon lewat juru bicaranya yang mengecam penerapan hukuman mati dalam kasus narkotika di Indonesia. Pernyataan Ban Ki-moon sebagai representasi sikap negara-negara di dunia justru bertolak belakang dengan beberapa konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh banyak negara yang mengutuk kejahatan narkotika sebagai kejahatan luar biasa.

Sejatinya hukuman mati yang diterapkan oleh Indonesia untuk kasus narkoba telah sejalan dengan konvensi internasional. Indonesia telah meratifikasi Konvensi PBB tahun 1988 tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika.

Dalam perspektif hukum internasional, UU Narkotika di Indonesia adalah implementasi kewajiban yang lahir dari perjanjian internasional, in casu Konvensi Narkotika dan Psikotropika, pemberlakuan pidana mati terhadap kejahatan-kejahatan dimaksud justru merupakan salah satu konsekuensi keikutsertaan Indonesia dalam Konvensi, yang intinya bagi negara pihak dapat memaksimalkan efektivitas penegakan hukum dalam kaitan dengan tindak pidana yang berkait dengan narkotika dan psikotropika dengan memperhatikan kebutuhan untuk mencegah kejahatan dimaksud.

Dengan demikian, hukuman mati telah menjadi bagian dari hukum positif Indonesia, dimana selanjutnya pada tahun 2007 ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa hukuman mati tidak bertentangan dengan penghormatan atas hak asasi manusia, dan untuk memberi efek jera bagi pelaku kejahatan narkoba.

"Kualifikasi kejahatan pada pasal-pasal UU Narkotika di atas dapat disetarakan dengan `the most serious crimes` menurut ketentuan Pasal 6 ICCPR," demikian pertimbangan putusan MK Nomor 2-3/PUU-V/2007. MK melanjutkan,”Frasa `kejahatan yang paling serius` dalam Pasal 6 ayat (2) ICCPR (Perjanjian Internasional atas Hak Sipil dan Politik Negara) tersebut tidaklah boleh dibaca terpisah dengan frasa berikutnya, yaitu sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat kejahatan itu dilakukan.”

Untuk itu, dalam konteks penolakan pemberian grasi, kedaulatan hukum yang diamanatkan oleh undang-undang, Presiden Jokowi turut memperindah renovasi bangunan hukum dan kedaulatan politik Indonesia. Bertahan dari intervensi dan tekanan pihak asing untuk mencampuri kedaulatan hukum Indonesia, menjadi bukti ketegasan dirinya dalam menjaga konstitusi, khususnya dalam semangat pemberantasan kejahatan narkotika. (Ad Agung)

Category: Scrutiny 2015-2017

 

program Kuliah Umum yang menghadirkan para negarawan, guru bangsa, serta tokoh & ahli di bidangnya. 

program Diskusi Publik reguler yang mengangkat tema-tema penting, aktual, dan faktual.


Membaca DEBAT CAPRES Seri-2: Antara Capaian dan Optimisme Keberlanjutan Kebijakan

saksikan selengkapnya di:

YouTube Channel
youtube.com/c/parasyndicate

  • 1
  • 2