Selepas memantau penanggulangan bencana asap, Presiden Jokowi melanjutkan kunjungannya dengan bertemu Suku Anak Dalam (Orang Rimba) di Kabupaten Sorolangu, Jambi yang kini semakin terdesak karna hutan –tempat hidupnya, semakin menyempit akibat eksploitasi besar-besaran perusahaan sawit. Tercatat, Jokowi adalah Presiden RI pertama yang mengunjungi Orang Rimba dan melakukan dialog dengan mereka (Kompas, 31-10-2015).

Jokowi menawarkan hunian tetap, sehingga mereka tidak perlu hidup berpindah-pindah (nomaden) lagi. Apresiasi positif bagi Bapak Presiden yang memberikan pengakuan pada keberadaan masyarakat adat Orang Rimba dengan memperhatikan hak hidup mereka.

Namun, disinilah masalahnya!

Turun-temurun sejak jaman nenek-moyang, Orang Rimba menjelajah hutan Sumatera, hidup berpindah, beranak-pinak, turut menjaga kelestarian tempat tinggal (hutan) mereka dengan kepercayaan dan kearifan budaya lokal, yang disebut sebagian besar masyarakat modern sebagai ‘primitif’. Primitif yang dijual dengan merk Warisan Bersama Umat Manusia (the common heritage of mankind) ternyata dimaknai tak lebih dari sebuah slogan-dagang, tanpa memperhatikan sejatinya hak masyarakat adat (indigenous rights). Dijual sebagai tayangan televisi, dan proposal Program Pembangunan Masyarakat dalam target pembangunan milenium (MDGs).

Kini, warisan itu ingin lebih dimodernisasikan dengan arogansi superior: “cara hidup yang baik, adalah cara hidup seperti kami.” Maka berbondong-bondonglah masyarakat modern ‘mengejar’ mereka; memintanya keluar dan tinggal di luar hutan, memaksa mereka untuk ‘layak’ berpakaian dan menjejali mereka dengan keyakinan/kepercayaan yang asing. Keaslian mereka dikekang dan semakin jauh dari ruang hidup yang mereka kenal –budaya rimba. Kemudian, dengan lemahnya ikatan Orang Rimba pada ruang hidupnya, terbacalah sebagai jalan mulus bagi ekspansi lahan bisnis perusahaan.

Perhatian pemerintah pada hak hidup masyarakat adat adalah baik, dan akan lebih terpuji jika dilakukan tidak hanya ‘sak dadine’ –sekedarnya. Alih-alih menjamin hak hidup warga negara, kebijakan sak dadine justru akan berujung pada pemerkoasaan budaya yang terstruktur. Terbata-bata mereka mengikuti kemauan dan kebiasaan orang modern, yang hanya karena tidak ingin beradu mulut, diikuti saja tanpa mengerti mengapa dan untuk apa. 

Suatu kali berkunjung ke Air Hitam, sebuah kecamatan di tepi Taman Nasional Bukit Duabelas.
Berderet rumah gaya transmigran, dibangun untuk Orang Rimba.
Kebanyakan dari rumah-rumah itu ternyata kosong, mereka masih di dalam hutan.
Di sebagian rumah lagi tampak beberapa Orang Rimba sedang beristirahat -tidur malam,
..di teras rumah?

"Kito tidak bisa tidur kalo tidak lihat langit," itu jawab mereka. 

Jika Orang Rimba sudah tidak diinginkan lagi berada di “kawasan ekonomis” Taman Nasional (TN) Bukit Duabelas, Jambi, yang kini hanya tinggal seluas 60.500 ha (menurut catatan Yayasan Lestari Hutan Indonesia), berikanlah ruang hidup yang lebih layak di rimba lainnya. Pada provinsi yang sama, masih terdapat TN Bukit Tiga Puluh (144.223 ha), TN Berbak (162.700 ha), dan TN Kerinci Seblat (1.389.509 ha). Sebagai catatan: Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam dalam strata tertinggi yang secara konsensus seharusnya tidak mengalami perubahan kondisi (pristine ecosystem), termasuk luasnya.

Perubahan adalah keniscayaan, namun perubahan juga sebuah konsensus dan pilihan. Ekspresi budaya masyarakat yang lamban bergerak, bukanlah bentuk keterbelakangan. Kini, Suku Anak Dalam Jambi hanya tinggal pasrah dan kembali 'melangun' karna pilihan: dimake-up menjadi orang modern atau tetap bisa menjadi Orang Rimba. (Ad Agung)

Category: Scrutiny 2015-2017

 

program Kuliah Umum yang menghadirkan para negarawan, guru bangsa, serta tokoh & ahli di bidangnya. 

program Diskusi Publik reguler yang mengangkat tema-tema penting, aktual, dan faktual.


Membaca DEBAT CAPRES Seri-2: Antara Capaian dan Optimisme Keberlanjutan Kebijakan

saksikan selengkapnya di:

YouTube Channel
youtube.com/c/parasyndicate

  • 1
  • 2