Yogya Landreform“Sakdhumuk bathuk sanyari bhumi, ditohi pati, pecahing dhadha wutahing ludira”

Usai rapat kerja bersama Biro Hukum, Biro Tata Pemerintahan, dan Biro Organisasi Pemda DIY di kantor DPRD DIY tanggal 22 September 2015, KPH Purbodiningrat (menantu Sri Sultan Hamengkubuwono X) mendorong Pemda DIY untuk melayangkan somasi terkait tuduhan beberapa pihak dan LSM, termasuk Gerakan Anak Negeri Anti Diskriminasi (Granad), yang mengatakan bahwa Keraton Yogyakarta telah merampas tanah negara.

Perampasan tanah yang dimaksud adalah dengan dilakukannya inventarisasi dan sertifikasi Tanah Kasultanan dan Tanah Pakualaman oleh Badan Hukum Khusus milik Keraton Yogyakarta yang diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional bersama lembaga pertanahan keraton Paniti Kismo. Sertifikasi sepihak ini dianggap telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat, utamanya jika kemudian Badan Hukum Khusus (yang merupakan badan hukum privat) menguasai dan mengambil hak pengelolaan tanah berdasarkan hasil inventarisasi atas lahan yang secara turun-temurun nyata telah diolah dan/atau dimiliki oleh masyarakat Yogyakarta.

 

Melihat lebih jauh dalam proses pembentukan hukum (rechtvorming) dan penemuan hukum (rechtsviding) agraria nasional, para negarawan bangsa ini dengan semangat progresif-revolusioner menyusun sebuah landasan hukum yang kuat di bidang agraria, dengan memberikan perhatian khusus pada kelompok masyarakat tani dan ekonomi lemah. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) yang dimaksud membawa semangat untuk membongkar strategi kolonialis-kapitalis serta feodalisme yang turut menumpang.

Dengan lahirnya UUPA, Bangsa Indonesia telah memiliki Hukum Agraria Nasional yang berstruktur tunggal (unifikasi hukum). Negara sebagai personifikasi dari seluruh rakyat Indonesia pada tingkatan tertinggi menguasai tanah dalam hubungan antara negara dan tanah. Hak-hak dan wewenang atas bumi, air, dan ruang udara, yang sebelum berlakunya UUPA beberapa masih dipegang oleh Swapraja maupun bekas Swapraja –dalam hal ini Kasultanan dan Pakualaman-, hapus dan beralih ke negara.

Namun demikian, Keistimewaan Yogyakarta dengan sejarah panjang sebuah Kerajaan Mataram yang dikukuhkan lewat Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) membawa konsekuensi pada kewenangan mengatur daerah dengan hak istimewa yang tidak dapat ditembus oleh UUPA. Dualisme pelaksanaan hukum agraria terjadi di DIY, utamanya karena masih dikenal sistem Sultanaat Grond (Tanah Kasultanan) dan Pakualamanaat Grond (Tanah Pakualaman).

Yogyakarta juga mengenal pembatasan atau larangan kepemilikan hak milik atas tanah bagi WNI etnis tionghoa, meskipun lewat Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia tidak lagi mengenal istilah WNI non pribumi/keturunan karena telah menerapkan prinsip WNI tunggal. Pelarangan ini secara nyata dengan memberlakukan Rijksblad Kasultanan 1918 No.16 jo 1925 No.23, serta Rijksblad 1918 No.18 jo Rijksblad 1925 No.25 sebagai produk hukum feodal pada masa kolonial.

Dalam pandangan Politik Hukum, Pemerintah DIY secara sistematis telah menghidupkan kembali feodalisme di atas norma Masyarakat Hukum Adat dan hukum nasional. Mengaburkan hukum yang dicita-citakan (ius constituendum – dalam hal ini: UUPA), dan menciptakan hukum positif yang mengarah pada penyimpangan atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik mengenai pertanahan, kewarganegaraan, maupun penghapusan diskriminasi ras/etnis.

Penyelewengan hukum, permasalahan, dan konflik agraria yang kemudian muncul seyogyanya dapat diselesaikan dengan memperbaiki dan melahirkan peraturan atau hukum baru dalam semangat Amanat ‘Tahta Untuk Rakyat’ dan sebagai pengejawantahan Undang-Undang Dasar 1945: bumi, air, udara, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. (Ad Agung)

Category: Scrutiny 2015-2017

 

program Kuliah Umum yang menghadirkan para negarawan, guru bangsa, serta tokoh & ahli di bidangnya. 

program Diskusi Publik reguler yang mengangkat tema-tema penting, aktual, dan faktual.


Membaca DEBAT CAPRES Seri-2: Antara Capaian dan Optimisme Keberlanjutan Kebijakan

saksikan selengkapnya di:

YouTube Channel
youtube.com/c/parasyndicate

  • 1
  • 2