Berita menarik Kamis, 8 Oktober 2015 ini adalah wacana merevisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Draf naskah revisi UU itu sudah dibagikan di Badan Legislasi (Baleg) DPR, Selasa, 6/10/2015 lalu, berisi sejumlah hal untuk melemahkan KPK (Kompas,8/10/2015). Dalam draf naskah revisi UU Nomor 30/2002 itu antara lain membatasi masa kerja KPK hana sampai 12 tahun saja, meskipun dalam Tap MPR Nomor 8 Tahun 2001 yang menjadi dasar pembentukan KPK tidak ada amanat untuk membatasi masa kerja komisi anti rasuah ini.


Demikian pula dalam penanganan perkara, KPK menurut draf naskah revisi UU itu membatasi KPK hanya menangani perkara diatas Rp.50 milyar. Penyadapan yang selama ini menjadi andalan KPK untuk membongkar korupsi atau melakukan tangkap tangan kasus-kasus penyuapan, harus seizin pengadilan negeri juga masuk dalam draf revisi tersebut. Padahal pada tahun 2003 Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan, bahwa kewenangan penyadapan KPK tidak bertentangan dengan konstitusi.

Langkah kontroversial DPR ini mengundang reaksi keras dan penolakan dari para aktivis anti korupsi, organisasi-organisasi kemasyarakatan, kalangan akademisi, para mantan komisioner KPK maupun pejabat pelaksana pimpinan KPK saat ini.

Dalih yang digunakan untuk merevisi UU Nomor 30/2002 sebagai inisiatif DPR itu justru menunjukan sikap DPR yang tidak anti korupsi. Syarat dengan agenda melemahkan KPK untuk melindungi koruptor yang notabene dilakukan oleh para politisi yang menduduki jabatan strategis sebagai penyelenggara negara seperti menteri, kepala daerah (gubernur, bupati/walikota), anggota DPR, DPRD dan kader partai politik (parpol) di badan-badan usaha milik negara maupun daerah.

Langkah tak cerdas DPR ini mengkonfirmasi kecurigaan publik selama ini, bahwa biaya politik parpol itu didapat dari berbagai usaha ilegal atau korupsi anggotanya yang menjadi penyelenggara negara baik yang ada di eksekutif, legislatif, dan badan-badan usaha milik negara/daerah. Melalui revisi UU inilah parpol dapat memberikan perlindungan pada individu anggotanya yang menduduki jabatan strategis itu maupun para pengusaha, mitra “usaha lorong hitam” yang selama ini menjadi ATM parpol. (Jusuf Suroso)

Category: Scrutiny 2015-2017

 

program Kuliah Umum yang menghadirkan para negarawan, guru bangsa, serta tokoh & ahli di bidangnya. 

program Diskusi Publik reguler yang mengangkat tema-tema penting, aktual, dan faktual.


Membaca DEBAT CAPRES Seri-2: Antara Capaian dan Optimisme Keberlanjutan Kebijakan

saksikan selengkapnya di:

YouTube Channel
youtube.com/c/parasyndicate

  • 1
  • 2