Berita menarik 1 Oktober 2015 adalah pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut B Pandjaitan tentang rekonsiliasi. Rekonsiliasi itu dibutuhkan bagi sebuah bangsa untuk dapat bergerak maju. Tidak mungkin konflik masa lalu akan dibawa terus-menerus. "Kita harus berdamai pada diri kita. Kita, kan, bangsa besar, jangan membawa masa lalu terus-terusan," kata Luhut di Istana Kepresidenan, (Kompas, 1/10/2015).

 

Pernyataan Luhut ini untuk sementara menyejukan, utamanya bagi para pencari keadilan dan kebenaran korban tragedi pembantaian masal 1965, pembunuhan misterius 1982, kasus Talangsari, Trisakti, dan Semanggi 1998. Meskipun Luhut belum menyebutkan format rekonsiliasi seperti apa agar tidak ada yang dirugikan dan diuntungkan.

Sebenarnya pada era Presiden Abdurrahman Wahid (2000-2002) sempat menjadi agenda untuk dicarikan jalan keluarnya. Demikian pula pada era Presiden Megawati Soekarnoputri (2002-2004) sempat menggelar pengadilan Ad Hoc dengan mengadili sejumlah perwira militer yang dianggap bertanggung jawab atas kasus pelanggaran HAM berat tersebut. Bahkan menjelang akhir masa jabatannya 6 Oktober 2004 Presiden Megawati mengesahkan UU Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Namun UU tersebut dibatalkan Mahkamah Konstitusi karena dinilai bertentangan dengan UUD 1945.

Komnas HAM sudah membentuk Komisi Penyelidik Pelanggaran HAM untuk menyelidiki kasus-kasus pelanggaran Ham masa lalu. Hasilnya sudah direkomendasikan kepada Jaksa Agung. Lagi-lagi sampai di Kejaksaan Agung rekomendasi Komnas HAM dibiarkan menguap begitu saja tanpa ada kepastiannya. Sekarang rekonsiliasi itu muncul lagi. Jangan-jangan sebatas isu ditengah-tengah merosotnya kepercayaan publik terhadap pemerintahan Jokowi-Kalla.

Apa yang disampaikan Menteri Luhut Panjaitan bahwa bangsa ini bangsa besar bisa diterima. Namun apa artinya sebuah bangsa yang besar, tetapi jiwanya kerdil. Karena jiwa yang kerdil itu pula kian menjauhkan malah bertentangan dengan cita-cita pendiri republik ini, yang mendambakan terwujudnya sebuah negeri yang tertib, memiliki peradaban yang mengagumkan. Sebuah negeri yang damai dan sejaktera, untuk kebaikan semua bangsa. (Jusuf Suroso)

Category: Scrutiny 2015-2017

 

program Kuliah Umum yang menghadirkan para negarawan, guru bangsa, serta tokoh & ahli di bidangnya. 

program Diskusi Publik reguler yang mengangkat tema-tema penting, aktual, dan faktual.


Membaca DEBAT CAPRES Seri-2: Antara Capaian dan Optimisme Keberlanjutan Kebijakan

saksikan selengkapnya di:

YouTube Channel
youtube.com/c/parasyndicate

  • 1
  • 2