Perekonomian Indonesia sedang sakit. Selain karena terpapar epidemi krisis global, yang mana negara-negara lain juga terjangkit demam, kondisi ini tak lepas dari kinerja sistem imun perekonomian kita yang masih lemah. Kondisi sakit ini telah ditandai dengan berbagai gejala yang telah terdiagnosa seperti perlambatan ekonomi, sikap pesimis sejumlah pelaku dunia usaha, sikap wait-and-see para investor, berkurangnya kepercayaan, menurunnya daya beli masyarakat dan banyak lagi.

Setelah penantian yang cukup lama, pada hari Rabu (9/9), paket kebijakan ekonomi terbaru akhirnya diumumkan. Dalam garis besarnya, paket kebijakan ini mencakup kelompok kebijakan di bidang percepatan penyerapan belanja pemerintah, kemudahan berinvestasi, insentif fiskal dan keuangan, stabilisasi pangan, serta ketahanan energi.



Untuk tujuan kemudahan berinvestasi, pemerintah memutuskan diberikannya fasilitas tax holiday atau pengurangan pajak badan selama 20 tahun kepada industri untuk rencana investasi mereka dengan berbagai syarat dan ketentuan yang diberlakukan. Tentang syarat dan ketentuan ini, Koran Tempo (09/09) menyuguhkan pernyataan yang disampaikan oleh juru bicara Direktorat Jenderal Pajak, Mekar Satria Utama, “Pengurangan pajak badan selama 20 tahun akan diberikan kepada industri yang punya rencana investasi Rp1 trilion, berbadan hukum indonesia, dan menempatkan 10 persen dana di bank-bank di dalam negeri.” 



Sebagai kebijakan, fasilitas tax holiday ini sangat bisa diterima mengingat selama ini investasi masih menjadi andalan untuk menggerakkan kinerja perekonomian kita. Investasi masih menjadi tiang utama pembangunan ekonomi mulai dari beroperasinya perusahaan baru, yang berarti juga kesempatan kerja baru, perluasan pasar, peningkatan daya saing, mendorong tumbuhnya ekonomi lokal, penyediaan kebutuhan modal hingga pembangunan sumber daya kita. Begitu juga dalam menjawab kondisi paceklik karena besaran hutang dalam mata uang asing yang lalu dan melemahnya daya serap obligasi, mendulang investasi masihlah menjadi andalan yang feasible untuk dilakukan. 



Setelah ketok palu, selanjutnya keberhasilan sosialisasi dari kebijakan ini akan sangat menentukan. Penting untuk melibatkan berbagai pihak terkait untuk memastikan agar informasi-informasi ini bisa sampai dan dipahami secara utuh oleh para calon investor. Suguhan infografik Koran Tempo di halaman utamanya, yang memperbandingkan kebijakan krisis dua presiden berikut hasilnya, yakni SBY pada kwartal II 2014 dan Presiden Jokowi pada kwarta II 2015, bisa menjadi referensi awal untuk terus menyimak perkembangan dari implementasi kebijakan ini di lapangan. (L. Bekti Waluyo)

Category: Scrutiny 2015-2017

 

program Kuliah Umum yang menghadirkan para negarawan, guru bangsa, serta tokoh & ahli di bidangnya. 

program Diskusi Publik reguler yang mengangkat tema-tema penting, aktual, dan faktual.


Membaca DEBAT CAPRES Seri-2: Antara Capaian dan Optimisme Keberlanjutan Kebijakan

saksikan selengkapnya di:

YouTube Channel
youtube.com/c/parasyndicate

  • 1
  • 2