Berita menarik hari ini (2/6/2015) adalah perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Polri untuk tegas dan profesional dalam menjalankan tugas menegakkan hukum. Hal ini penting untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Presiden juga memerintahkan pemberantasan praktik mafia hukum di kepolisian (Kompas,2/6/2015).

Sementara itu jawaban Kapolri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti menyatakan; “Instruksi presiden itu telah kami lakukan melalui langkah pemberantasan mafia hukum.” Dan seluruh jajaran Polri telah berusaha keras untuk membenahi diri melalui reformasi birokrasi Polri. Bahwa upaya tersebut masih perlu ditingkatkan agar dampak positifnya dirasakan masyarakat (Kompas, 2/6/2015).

Perintah presiden dan respons Kapolri untuk sementara waktu memang melegakan. Sekurangnya, kedua pembesar negeri ini punya komitment yang sama terhadap penegakan hukum dan pemberantasan mafia. Pertanyaannya kapan dan bilamana implementasinya ? Sampai saat ini masyarakat belum melihat secara nyata di lapangan hingga dampak positifnya juga belum dirasakan. Sampai saat ini juga belum ada kebijakan progresif terkait penegakan hukum dan pemberantasan mafia baik dari kantor presiden maupun polri. Jangan-jangan pernyataan Presiden Jokowi dan Kapolri Badrodin Haiti sebatas berwacana untuk menghibur, yang justru mengelabui rakyatnya.

Pernyataan klasik serupa juga pernah disampaikan presiden maupun kepala polisi terdahulu. Kenyataan di lapangan justru para mafioso itulah yang acap kali mengendalikan polisi dan mengepung kantor presiden. Hingga menjadikan para petinggi kantor kepresidenan dan polisi menjadi bagian dari mafia itu sendiri.

Klaim Kapolri Badrodin Haiti bahwa Polri sudah mereformasi diri itu yang mana ? Konsepnya seperti apa ? Reformasi Birokrasi Polri menuju Polri yang paripurna manakala dirancang secara konprehensif, tidak secara parsial. Polisi yang paripurna manakala dalam menjalankan tugasnya efektif, efisien, jujur, adil, rasional, profesional, dan bekerja sesuai perintah undang-undang, bukan perintah penguasa apalagi bekerja untuk kepentingan partai politik tertentu. (Jusuf Suroso)

Category: Scrutiny 2015-2017

 

program Kuliah Umum yang menghadirkan para negarawan, guru bangsa, serta tokoh & ahli di bidangnya. 

program Diskusi Publik reguler yang mengangkat tema-tema penting, aktual, dan faktual.


Membaca DEBAT CAPRES Seri-2: Antara Capaian dan Optimisme Keberlanjutan Kebijakan

saksikan selengkapnya di:

YouTube Channel
youtube.com/c/parasyndicate

  • 1
  • 2