Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) “ngotot” berencana membahas revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada masa sidang kelima yang dimulai 14 Agustus 2015. "Revisi UU KPK akan dibahas lebih lanjut pada masa sidang berikutnya," kata Wakil Ketua DPR Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Fadli Zon (Kompas, 25/6).

Meskipun Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasona Laoly mengaku tidak mengusulkan revisi UU itu ke Program Legislasi Nasional Prioritas 2015, Fadli berharap pemerintah segera menyiapkan draf RUU dan naskah akademiknya. Jika pemerintah tidak menyediakan kedua dokumen pendukung itu, DPR dapat mengambil alih. Hal itu dilakukan sesuai keputusan Rapat Paripurna DPR (23/6/2015) tentang Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2015 (Kompas, 24/6).

Sebelumnya, dalam rapat terbatas di Kantor Presiden, Kompleks Istana, Jakarta, Jumat pekan lalu, Presiden Joko Widodo menyatakan menolak rencana revisi UU KPK (Kompas, 20/6). Lantas ada apa dibalik “ngotot”-nya DPR untuk segera merevisi UU KPK tersebut. Terlepas ada tidaknya niat buruk DPR untuk melemahkan KPK, “ngotot”-nya DPR lebih disebabkan oleh lemahnya performen Menkumham Yasona Laoly. Hal itu dapat terlihat saat rapat kerja dengan Baleg DPR (16/6/2015) Menkumham meminta revisi UU KPK dimasukan dalam program prioritas. Belakangan kebingungan sendiri ketika Presiden Jokowi memerintahkan untuk menolak revisi UU tersebut, dengan mengatakan revisi UU KPK itu bukan usul pemerintah.

Sikap tidak konsisten dan gaya argumentasi yang lemah menempatkan Menkumham menjadi bulan-bulanan DPR yang sedang “genit-genit”-nya. Menkumham Yasona Laoly bukan hanya harus memperbaiki kinerja, performentnya, dan bagaimana berargumentasi untuk mementahkan atau menunda suatu keputusan. Sebab seorang menteri setiap kali mengeluarkan pernyataan dipastikan merupakan sikap resmi pemerintah. Setiap kali menyebut pemerintah pasti terkait jabatan presiden sebagai kepala pemerintahan. Kualitas menteri dan pembantu presiden seperti inilah yang acapkali mendegradasi wibawa dan keberhasilan presiden. (Jusuf Suroso)

Category: Scrutiny 2015-2017

 

program Kuliah Umum yang menghadirkan para negarawan, guru bangsa, serta tokoh & ahli di bidangnya. 

program Diskusi Publik reguler yang mengangkat tema-tema penting, aktual, dan faktual.


Membaca DEBAT CAPRES Seri-2: Antara Capaian dan Optimisme Keberlanjutan Kebijakan

saksikan selengkapnya di:

YouTube Channel
youtube.com/c/parasyndicate

  • 1
  • 2