Komisi II DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Rapat itu membahas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait adanya indikasi ketidakpatuhan KPU atas keuangan negara sebesar Rp334 miliar atas pelaksanaan anggaran pemilu pada tahun 2013 dan 2014.

Menurut Wakil Ketua DPR, Taufik Kurniawan, paling tidak ada tujuh jenis temuan ketidakpatuhan, yakni; (1) indikasi kerugian negara Rp 34,3 miliar; (2) potensi kerugian negara Rp 2,2 miliar; (3) kekurangan penerimaan Rp 7,3 miliar; (4) pemborosan Rp 9,7 miliar; (5) tidak diyakini kewajarannya Rp 93 miliar; (6) lebih pungut pajak Rp 1,3 miliar; dan (7) temuan administrasi Rp185,9 miliar" (Kompas, 23/6/2015).

Hingga kini BPK masih melakukan proses audit dana Komisi Pemilihan Umum untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak yang berlangsung Desember 2015 mendatang. Menurut Ketua BPK Harry Aziz BPK akan menyelesaikan secepatnya pemeriksaan audit di KPU yang diminta oleh pemerintah. Jika tidak dipercepat hal ini akan membuat kondisi pemilihan umum di Indonesia menjadi kacau.

Ada dugaan kuat, melalui hasil audit BPK ini, DPR khususnya Partai Golkar dan PPP yang internalnya masih terbelah ingin menekan KPU agar Pilkada serentak diundur tahun 2016. Selain itu, ada usulan penggantian pimpinan KPU. Semua itu akal-akalan Golkar dan PPP agar bisa mengikuti Pilkada dengan aman. (FS Swantoro)

 

 

 

Category: Scrutiny 2015-2017

 

program Kuliah Umum yang menghadirkan para negarawan, guru bangsa, serta tokoh & ahli di bidangnya. 

program Diskusi Publik reguler yang mengangkat tema-tema penting, aktual, dan faktual.


Membaca DEBAT CAPRES Seri-2: Antara Capaian dan Optimisme Keberlanjutan Kebijakan

saksikan selengkapnya di:

YouTube Channel
youtube.com/c/parasyndicate

  • 1
  • 2